Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
NIAS BARAT -Hingga menjelang akhir Mei 2025, proses pergeseran anggaran di Kabupaten Nias Barat belum juga rampung, padahal telah diinstruksikan langsung oleh Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Mirisnya, dari total Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah, sekitar 92 persen terserap untuk belanja pegawai, sementara anggaran untuk pembayaran gaji CPNS dan PPPK formasi 2024 belum terakomodasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya defisit anggaran serius, apalagi di tengah ruang fiskal yang semakin menyempit.
Kepala BKPPD Nias Barat, Risedi Daeli, mengakui bahwa Pemkab tengah berada dalam kondisi fiskal yang sulit. "Kita berada dalam posisi dilematis. Kewajiban pembayaran gaji dan transfer ke desa harus ditunaikan, sementara kemampuan fiskal sangat terbatas," ujarnya, Sabtu (24/5/2025).
Ketiadaan rincian publik mengenai penggunaan DAU menimbulkan desakan dari masyarakat untuk membuka transparansi struktur belanja pegawai, termasuk alokasi untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari pejabat eselon II hingga IV.
Di sisi lain, Pemkab juga diwajibkan mengalokasikan sekitar Rp34 miliar untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai aturan pemerintah pusat. Tekanan anggaran ini memperkuat wacana pemangkasan TPP dan perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai solusi darurat efisiensi.
Salah satu imbas terberat dari kondisi ini adalah terancamnya pengangkatan PPPK Tahap 1 tahun 2025. Tanpa alokasi dana untuk gaji, proses pengangkatan yang telah dijadwalkan sebelumnya menjadi terhambat. Bupati Eliyunus Waruwu dilaporkan tengah melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan dana.
Kondisi ini kontras dengan situasi pada tahun 2024, di mana Pemkab masih mampu mengalokasikan dana hibah untuk pelaksanaan Pemilu tanpa gejolak keuangan berarti.
Publik kini menuntut langkah cepat, rasional, dan transparan dari Pemkab Nias Barat. Selain mendorong evaluasi penggunaan DAU, masyarakat juga menyoroti kemungkinan inefisiensi birokrasi dan mendesak adanya reformasi struktural demi menyelamatkan keuangan daerah.
Jika tidak segera ditangani, krisis fiskal ini bukan hanya akan menghambat pelayanan publik, namun juga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah secara keseluruhan.*
(ms/j006)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN