Istri Bupati Kuansing Ikut Diamankan KPK, Suhardiman Amby dan Sekda Masih Dicari
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membantah keras pemberitaan media Israel Ynet yang menyebut Indonesia terlibat dalam perundingan rahasia dengan Israel terkait normalisasi hubungan diplomatik.
Yusril menegaskan, klaim media Israel yang menyebut pertemuan itu terjadi pada tahun 2024 dan dikaitkan dengan dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), tidak berdasar.
"Pertemuan seperti itu tidak pernah ada," tegas Yusril dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (29/5).
Ia juga menyoroti ketidaktepatan penggunaan istilah "normalisasi", mengingat Indonesia sejak awal memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Yusril mengakui bahwa Israel memang pernah menyampaikan dukungan atas keanggotaan Indonesia di OECD, namun permintaan membuka hubungan diplomatik ditolak tegas oleh pemerintah Indonesia.
"Dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya," jelasnya.
Yusril juga menjelaskan bahwa dirinya hadir dalam Sidang OECD di Paris pada Maret 2025 bersama Presiden Guatemala, dan dalam sidang tersebut tidak ada pembahasan mengenai isu hubungan Indonesia-Israel seperti yang diberitakan.
Ia memastikan, pencalonan Indonesia di OECD murni berdasarkan proses diplomasi multilateral, bukan karena imbal jasa dari negara mana pun, termasuk Israel.
Sementara itu, Yusril menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tetap mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai jalan damai menyelesaikan konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebuah obrolan santai di warung kopi tanpa agenda khusus ternyata melahirkan organisasi sosial yang kini aktif melestarikan a
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia menjadikan pelestarian lingkungan sebagai
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan memperkuat sinergi dalam memb
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution memastikan seluruh kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sumut yan
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi meluncurkan Berkah APP, aplikasi digital yang dirancang untuk m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kerugian negara dalam p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, didug
HUKUM DAN KRIMINAL