Menteri Karding Puji Mental Merantau Warga Minang, Dorong Manfaatkan 1,7 Juta Job Order Luar Negeri

SUMBAR -Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, memuji kuatnya mental merantau masyarakat Minangkabau atau warga Sumatera Barat.

Dalam kunjungannya ke Padang, ia mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang besar yakni 1,7 juta job order kerja di luar negeri yang saat ini masih belum terisi secara maksimal.

Hal itu disampaikan Menteri Karding dalam pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Istana Gubernur, Selasa (3/6/2025).

"Sampai Mei 2025, job order-nya ada 1,7 juta. Tapi yang sudah kita isi baru 297 ribu. Mental orang Minang yang merantau adalah kekuatan yang bisa kita manfaatkan," kata Karding.

Menurut Karding, Sumatera Barat berpotensi menjadi salah satu kantong utama pekerja migran Indonesia (PMI) karena kuatnya budaya merantau dan keinginan untuk maju.

Ia menegaskan bahwa pengiriman tenaga kerja bukan sekadar ekspor tenaga kerja, tapi bentuk investasi sumber daya manusia jangka panjang.

"Mereka yang kembali nanti akan jadi tenaga kerja yang terampil dan punya keahlian. Ini investasi besar buat daerah," tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya mendorong pekerja migran ke sektor high skill seperti IT, manajerial, supervisor, bahkan pilot, bukan hanya di sektor informal seperti asisten rumah tangga.

Untuk itu, KemenP2MI mendorong kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar guna menyusun desain pelatihan dan penempatan yang sesuai dengan karakteristik tiap daerah.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut baik inisiatif tersebut dan mengapresiasi program yang telah digagas oleh KemenP2MI, termasuk upaya digitalisasi layanan PMI dan pelatihan pra-penempatan.

"Memang belum banyak jumlahnya, tapi hampir 99 persen PMI asal Sumbar bekerja di sektor formal dan melalui jalur resmi," ungkap Mahyeldi.

Ia juga berharap ke depan pengawasan dan pendampingan PMI bisa dilakukan secara kolaboratif antara pusat dan daerah agar perlindungan terhadap pekerja migran makin optimal.*