Bina Mental dan Fisik, HKA Persiapkan Petugas Layanan Tol Kutepat untuk Arus Mudik Idul Fitri
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
SOLO – Wali Kota Solo Respati Ardi resmi mengizinkan rumah makan Ayam Goreng Widuran untuk kembali beroperasi setelah terungkap menggunakan bahan nonhalal dalam produk mereka.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Solo menyatakan tidak keberatan selama rumah makan tersebut mencantumkan label nonhalal secara jelas.
Ketua MUI Solo, Abdul Aziz Ahmad, menjelaskan bahwa laboratorium telah memastikan kandungan bahan haram dalam produk Ayam Goreng Widuran, sehingga pemberian label nonhalal dianggap sebagai langkah transparan yang sesuai.
"Karena Ayam Goreng Widuran sudah diteliti bahan-bahannya di laboratorium, ternyata mengandung haram, mengandung nonhalal dan sudah membuat label nonhalal jadi nggak papa. Tidak keberatan, karena sudah ada label nonhalal," kata Abdul Aziz, Kamis (5/6).
Meski demikian, Abdul Aziz mengingatkan bahwa pemilik usaha tetap bisa menghadapi sanksi hukum jika terbukti melakukan penipuan.
Pemerintah memang mengizinkan operasional kembali selama label nonhalal jelas tertera, tetapi tindakan hukum terhadap pelaku bisa tetap berlanjut.
"Meskipun nanti pelakunya, ya kalau pemerintah, misalnya kan itu asal sudah jelas label non-halalnya itu nggak apa-apa. Cuma nanti kan pelakunya itu bisa dilaporkan penipuan. Karena meskipun pemerintah menerbitkan izinnya lagi, tapi pelakunya tetap dapat dijerat, dipidana," ujarnya.
Sebelumnya, Ayam Goreng Widuran sempat tergabung dalam tenant halal saat festival kuliner yang menggabungkan kategori halal dan nonhalal.
Menurut Abdul Aziz, hal ini merupakan bentuk penipuan karena produk yang dijual sebenarnya mengandung bahan nonhalal.
"Karena dulu waktu festival nonhalal itu, ikut, ayam goreng itu ikut di rombongan halal. Padahal kenyataannya nonhalal. Berarti ada usaha penipuan juga," pungkasnya.
Kasus ini menjadi sorotan luas terkait pentingnya transparansi dan pengawasan kehalalan dalam industri kuliner, terutama di Kota Solo yang dikenal sebagai destinasi wisata kuliner.*
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
OlehMichael F. UmbasTIDAK semua pertemuan tingkat tinggi dunia melahirkan sejarah. Banyak di antaranya yang berlalu sekadar menjadi ajang f
OPINI
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyepakati perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai b
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama pada Jumat, 20 Februari 2026. Salah satu yang dilanti
NASIONAL
BINJAI, SUMUT Kasus dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai terus berkembang. Setelah mantan ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsumen rumah mewah kawasan Kota Deli Megapolitan (KDM), saat ini kecewa. Ini akibat status tanah rumah yang dibeli dengan harga
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUWANGI Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di Pantai Plengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupat
NASIONAL
JAKARTA Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, meluncurkan Kartu Stop Work Authority (SWA)
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,95 miliar untuk pembangunan lift di kantor Dinas Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru penyimpanan uang suap oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL