RAJA AMPAT – Aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan PT Gag Nikel di kawasan Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat, menuai sorotan tajam dari publik dan lembaga lingkungan.
Pemerintah pun akhirnya mencabut izin operasi perusahaan tersebut untuk sementara waktu per Kamis, 5 Juni 2025, demi melakukan verifikasi lapangan atas dugaan dampak negatif terhadap kawasan konservasi dan pariwisata.
Pencabutan ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa operasi PT Gag Nikel dihentikan hingga hasil investigasi diumumkan.
Baca Juga:
"Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kita akan cek, dan hasilnya akan disampaikan setelah cross-check selesai," ujar Bahlil di kantornya.
Diketahui, izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nikel telah terbit sejak 30 November 2017 berdasarkan SK 430.K/30/DJB/2017 dengan masa berlaku hingga 30 November 2047. Izin itu dikeluarkan saat Ignasius Jonan menjabat Menteri ESDM di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga:
Mengutip data dari Minerba One Data Indonesia (MODI), luas wilayah tambang yang dikantongi PT Gag Nikel mencapai 13.136 hektare, mencakup sebagian wilayah yang berdekatan dengan kawasan ekowisata Raja Ampat.
Kritik keras terhadap aktivitas pertambangan ini disampaikan oleh Greenpeace Indonesia, yang menilai hilirisasi industri nikel justru mengancam kelestarian alam dan potensi wisata kelas dunia di Raja Ampat.
"Raja Ampat bukan tempat yang cocok untuk tambang. Kawasan ini adalah warisan alam dunia yang tak ternilai," ungkap pernyataan resmi Greenpeace.
Dari sisi kepemilikan, 75% saham PT Gag Nikel dikuasai oleh perusahaan asal Australia, Asia Pacific Nickel Pty. Ltd., sedangkan sisanya 25% dimiliki oleh BUMN PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.
Saat ini, jajaran manajemen PT Gag Nikel terdiri dari:
Presiden Komisaris: Hermansyah
Komisaris: Saptono Adji, Ahmad Fahrur Rozi, Lana Saria
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan