Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie Beberkan 6 Alasan Konstitusional Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden

JAKARTA -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menjelaskan enam alasan konstitusional yang dapat menjadi dasar pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Jimly menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI.

Dalam keterangannya di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2025), Jimly menyebutkan enam alasan tersebut sebagai berikut:

Baca Juga:

• Mantan Ketua MK : Khotbah Idul Adha Anies Baswedan Relevan dengan Ajaran Agama dan Kondisi Indonesia
• Roy Suryo Ungkap Awal Mula Polemik Ijazah Jokowi, Soroti Candaan dengan Mahfud MD?

Berkhianat pada negara

Korupsi

Baca Juga:

• Mahfud MD: “Menurut Hukum, Kejaksaan Tidak Boleh Dikawal TNI”
• Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Kader PDIP Waspadai Jebakan Korupsi: "Pensiun pun Masih Bisa Dikejar"

Menerima suap

Melakukan tindak pidana berat dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara

Melakukan perbuatan tercela

Kondisi administratif seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara

Jimly menekankan bahwa meskipun alasan-alasan tersebut dapat menjadi dasar pemakzulan, prosesnya harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam konstitusi.

Pemakzulan harus dimulai dengan persetujuan dua pertiga anggota DPR, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji, dan akhirnya diputuskan oleh MPR.

Mengenai wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran, Jimly menganggapnya sebagai ekspresi kekecewaan yang harus dimaklumi, namun tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Mantan Ketua MK : Khotbah Idul Adha Anies Baswedan Relevan dengan Ajaran Agama dan Kondisi Indonesia

Roy Suryo Ungkap Awal Mula Polemik Ijazah Jokowi, Soroti Candaan dengan Mahfud MD?

Mahfud MD: “Menurut Hukum, Kejaksaan Tidak Boleh Dikawal TNI”

Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Kader PDIP Waspadai Jebakan Korupsi: "Pensiun pun Masih Bisa Dikejar"

Sahabat Mahfud Md Laporkan Advokat MT ke Bareskrim, Soal Tuduhan Komentar Ijazah Palsu Jokowi

Mahfud MD Soroti Pemakzulan Presiden di Indonesia: “Tak Pernah Sesuai Aturan, Tapi Bisa Terjadi”