KOREA -Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, menyatakan bahwa dirinya akan berjuang “hingga menit terakhir” untuk mempertahankan keputusannya dalam mendeklarasikan darurat militer pada pekan lalu. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional pada Kamis (12/12/2024), di tengah tekanan besar baik dari publik maupun partai oposisi yang terus mendesaknya untuk mundur.
“Saya akan berjuang sampai akhir untuk mencegah kekuatan dan kelompok kriminal yang bertanggung jawab atas kelumpuhan pemerintahan negara dan mengganggu tatanan konstitusional negara agar tidak mengancam masa depan Republik Korea,” tegas Yoon dalam pidatonya.
Langkah kontroversial yang diambil oleh Yoon Suk-yeol, yang melibatkan pengerahan pasukan ke parlemen sebagai respons terhadap ketegangan politik, memicu gelombang protes dan kecaman. Deklarasi darurat militer itu akhirnya dibatalkan setelah menuai kritik keras dari berbagai pihak, namun tetap memicu penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pemberontakan yang melibatkan lingkaran dalam pemerintahannya.
Baca Juga:
Selain tekanan dari publik, penyelidikan hukum terhadap keputusannya terus berjalan. Pada Rabu (11/12/2024), polisi mencoba menggerebek kantor kepresidenan untuk menyelidiki penerapan darurat militer tersebut, namun langkah itu dihalangi oleh petugas keamanan yang hanya menyerahkan dokumen terbatas kepada penyidik. Tindakan ini memicu kemarahan dari Partai Demokrat, partai oposisi utama, yang mengancam akan melayangkan tuntutan hukum terhadap staf dan keamanan presiden jika mereka terus menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.
Protes terus berlangsung setiap hari di Seoul, dengan ribuan warga Korea Selatan menyerukan pengunduran diri Yoon. Jajak pendapat terbaru menunjukkan dukungan terhadap presiden semakin menurun. Penyidikan juga mencakup pejabat-pejabat tinggi dalam pemerintahan, termasuk mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun. Dua pejabat senior kepolisian ditangkap pada Rabu dini hari terkait dugaan keterlibatan dalam operasi darurat militer tersebut.
Baca Juga:
Meski berada di bawah tekanan yang intens, Yoon Suk-yeol tetap menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah. Dalam pidatonya, ia menuduh Partai Demokrat berusaha membawa Korea Selatan ke dalam krisis nasional dan menggambarkan Majelis Nasional yang didominasi oleh oposisi sebagai “monster yang menghancurkan tatanan demokrasi liberal kita.”
Namun, Yoon juga mengakui bahwa dirinya tidak akan menghindar dari tanggung jawab hukum dan politik terkait deklarasi darurat militer tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dianggapnya penting untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman eksternal, khususnya dari Korea Utara, serta untuk menanggulangi elemen-elemen yang ia sebut sebagai “anti-negara.”
Sabtu (14/12/2024) mendatang, Majelis Nasional Korea Selatan dijadwalkan untuk menggelar pemungutan suara mengenai mosi pemakzulan terhadap Yoon Suk-yeol. Untuk meloloskan mosi tersebut, oposisi memerlukan dukungan dari delapan anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang berkuasa dan merupakan partai tempat Yoon berasal.
Partai Kekuatan Rakyat telah menyusun rencana untuk transisi kekuasaan jika pemakzulan berhasil. Dalam hal tersebut, Yoon diminta untuk menyerahkan wewenang kepresidenannya kepada Perdana Menteri Han Duck-soo.
Krisis politik yang melibatkan Presiden Yoon Suk-yeol ini mengguncang stabilitas pemerintahan Korea Selatan, dengan protes publik yang terus berlangsung dan partai oposisi yang semakin vokal dalam menuntut pertanggungjawaban presiden. Ketegangan ini menambah ketidakpastian di tengah ancaman geopolitik, terutama terkait ketegangan dengan Korea Utara.
Pemungutan suara pemakzulan yang dijadwalkan akan menjadi momen krusial dalam menentukan arah masa depan politik negara tersebut. Dalam situasi yang penuh gejolak ini, seluruh mata tertuju pada apakah Yoon Suk-yeol akan berhasil mempertahankan jabatannya atau jika krisis ini akan berujung pada transisi kekuasaan yang lebih dramatis.
(N/014)
JAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
Olahraga
JAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
Politik
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
TAPTENG Pemerintah Desa (Pemdes) Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana De
Nasional
Teluk Dalam, Nias Selatan Sebuah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan sejak September 2024 kembali menjadi sorotan setelah proses h
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDEMPUAN Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melakukan penertiban terhadap pondokpondok usa
Pariwisata
JAKARTA Kejaksaan Agung RI resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud
Hukum dan Kriminal
SULAWESI UTARA Seorang guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Sukmawati menjadi sorotan dalam lanjutan sidang kasus uang palsu
Hukum dan Kriminal
