Airlangga Klaim Ekonomi RI Tangguh, Jauh dari Krisis 1998 Meski Dunia Bergejolak
JAKARTA Pemerintah memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat meski di tengah tekanan global. Situasi tersebut disebut jauh
EKONOMI
JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus tetap diproses melalui jalur peradilan umum.
TAUD menolak jika perkara tersebut dibawa ke peradilan militer.
Kuasa hukum Andrie, Fadhil Alfathan, menegaskan sejak awal pihaknya menilai kasus tersebut merupakan tindak pidana umum dan tidak berkaitan dengan tugas militer.Baca Juga:
"Sejak awal kami menolak proses peradilan militer. Ini tidak ada urusannya dengan tugas dan fungsi militer, dan korbannya adalah warga sipil," kata Fadhil di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurut Fadhil, hingga saat ini belum ada kepastian hukum terkait penanganan kasus tersebut. Ia menyebut proses penyidikan di kepolisian juga belum dihentikan meski kasus telah dilimpahkan ke pihak TNI.
"Belum ada surat penghentian penyidikan dari kepolisian. Artinya, kasus ini seharusnya masih bisa diproses dalam peradilan umum," ujarnya.
TAUD juga mengkritik pelimpahan perkara ke peradilan militer yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dilakukan secara prematur. Pihaknya mengklaim telah menemukan setidaknya 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
"Proses pelimpahan itu menurut kami tidak berdasar dan terlalu dini. Kasus ini masih jauh dari selesai," tegasnya.
Sebagai langkah hukum, TAUD mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait pasal yang mengatur peradilan militer bagi prajurit yang melakukan tindak pidana umum.
Selain itu, pihaknya juga berencana melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri agar penanganannya dapat dilanjutkan oleh kepolisian.
"Kami mendorong agar laporan polisi segera diajukan dan diproses lebih lanjut oleh Bareskrim," kata Fadhil.
TAUD juga meminta DPR dan pihak terkait lainnya untuk lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan adil dalam kasus tersebut.*
JAKARTA Pemerintah memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat meski di tengah tekanan global. Situasi tersebut disebut jauh
EKONOMI
JAKARTA Harga minyak dunia kembali menembus USD100 per barel di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Pemerintah memastikan Indones
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem d
EKONOMI
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Muhammad Ali melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengecek kesiapsiagaan prajurit Korps Mar
NASIONAL
ACEH TENGGARA Personel TNI bersama warga membangun jembatan gantung perintis di Desa Kumbang Jaya, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggar
NASIONAL
BATU BARA Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke62, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku mela
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong pemerintah bersama pengelola platform media sosial untuk membangun dan membiayai pu
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo akan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan sejumlah investor global di Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat kepercayaan
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow. Pertemuan tersebut menghasilk
INTERNASIONAL