MGN Desak Inspektorat Provinsi Sumut Periksa dan Copot Plt Kepala SMAN 3 Medan

MEDAN — Belasan massa dari Mandiri Generasi Nusantara (MGN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Rabu (11/6), menuntut pemeriksaan terhadap Plt Kepala SMAN 3 Medan, Susianto.

Tuntutan ini muncul setelah terbongkarnya kasus enam calon siswa baru yang dinyatakan lulus, namun belakangan dibatalkan karena menggunakan dokumen palsu.

Koordinator aksi, Edy Kurniawan, menyebut Susianto telah gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai pimpinan sekolah.

Baca Juga:

• Sekdaprov Sumut Kunjungi Inspektorat, Dorong Sinergi untuk Sukseskan Visi-Misi Gubernur
• 6 Orang Lolos SMAN 3 Medan Diduga Pakai Dokumen Palsu, Kasek: Kalau Terbukti di Verifikasi Faktual, Dikeluarkan

Ia menilai pembatalan kelulusan siswa tersebut hanya bentuk reaksi atas kejahatan pendidikan yang sudah terlanjur terjadi.

"Susianto seperti pemadam kebakaran. Ketika kejahatan pendidikan sudah terjadi, dia baru ambil tindakan. Padahal dari awal sudah diingatkan para guru tentang adanya dugaan dokumen palsu," tegas Edy.

Baca Juga:

• Dugaan Ijazah Palsu Bupati Rohil, Aktivis Buka Bukti Baru: SKPI Janggal, Saksi Misterius
• 6 Pejabat Inspektorat Sumut Diduga Terima Gratifikasi, Telah Dinonaktifkan

Menurut Edy, dugaan keterlibatan Susianto diperkuat dengan pernyataan sejumlah guru yang mengklaim bahwa sang Plt Kepala Sekolah sempat menyatakan keenam calon siswa tersebut adalah titipan dari oknum pejabat dinas.

MGN juga menuntut pencopotan Susianto dari jabatannya serta pemeriksaan terhadap Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Sumut, Yafizham Parinduri, yang dinilai turut bertanggung jawab atas kelulusan para siswa dengan dokumen tak sah tersebut.

"Inspektorat harus bertindak tegas. Jangan biarkan pendidikan kita dicederai oleh kepentingan titipan dan manipulasi," ujar Edy dalam orasinya.

Aksi berjalan damai dan mendapat pengawalan aparat kepolisian.

Massa akhirnya diterima oleh dua pejabat Inspektorat Sumut, yakni Inspektur Pembantu Khusus Hafidz dan Inspektur Pembantu IV Fahruddin.

Hafidz mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait kasus tersebut.

"Silakan buat laporan tertulis. Tanpa laporan resmi, kami tidak bisa memproses lebih lanjut," ucap Hafidz di hadapan peserta aksi.