MEDAN — Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat (GPPM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rabu (11/6/2025).
Dalam aksi tersebut, puluhan massa GPPM tidak hanya berorasi, tetapi juga membuka donasi di jalan sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan dugaan kasus korupsi oleh Kejatisu.
Aksi yang berlangsung di Jalan AH Nasution itu sempat memblokir arus lalu lintas selama hampir satu jam.
Baca Juga:
Situasi sempat memanas ketika massa dan aparat kepolisian nyaris bersitegang, namun ketegangan berhasil diredam dan aksi tetap berlangsung tertib hingga selesai.
Koordinator aksi, Masdi Munthe, menyampaikan bahwa penggalangan dana yang dilakukan di tengah aksi merupakan bentuk sindiran keras terhadap kinerja Kejatisu.
Baca Juga:
Ia menyebut, GPPM telah dua kali menyampaikan laporan resmi terkait dugaan korupsi di dua instansi, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganan.
Dua Dugaan Kasus Korupsi yang Dilaporkan
1. PTPN IV Regional II
GPPM melaporkan dugaan korupsi di lingkungan PTPN IV Regional II melalui surat nomor 125/GPPM/PM/B/I/2025 tertanggal 3 Januari 2025.
Surat tersebut memuat dugaan penyelewengan dalam kontrak penjualan teh senilai Rp29,4 miliar yang tidak terealisasi selama periode 2021–2023.
Selain itu, GPPM juga menyoroti proyek fiktif pemasangan jalur instalasi hydrant fire system pada tahun 2023 di beberapa unit kerja PTPN IV, yakni PKS Dolok Ilir, PKS Bah Jambi, dan Kebun serta Pabrik Adolina.
Surat tindak lanjut pengembangan kasus dengan nomor 140/GPPM/PK/B/IV/2025 yang dilayangkan pada 16 April 2025 juga belum mendapatkan respons konkret dari pihak Kejatisu.
Laporan kedua ditujukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara (Dispora Sumut) melalui surat nomor 124/GPPM/PM/B/I/2025, terkait dugaan korupsi penjualan minuman botolan merk INDODES yang berlogo PON XXI Aceh-Sumut 2024.
Minuman tersebut diduga dijual secara tidak resmi di salah satu warung kopi (warkop) di Medan.
Masdi Munthe menyesalkan minimnya respon dari Kejatisu, meski pihaknya telah memenuhi panggilan konfirmasi dan berulangkali melakukan aksi damai
"Kami diminta buat laporan ke PTSP, kami ikuti, tapi tak pernah tahu sejauh mana prosesnya. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keberanian menindak," ujarnya.
GPPM menyatakan akan terus mengawal kedua kasus tersebut hingga tuntas, dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar apabila Kejatisu tetap tidak menanggapi secara transparan.*
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Wakil Bupati Bapak Syafrizal, SE, M.AP melepas pemulangan mahasis
Peristiwa
TAKENGON Putra asli tanah Gayo, Ipda Muslim Hasan, resmi dinyatakan lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2025 dan kini menyandang
Sosok
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditresnarkoba Polda Sumut) menggelar rekonstruksi kasus home industri
Hukum dan Kriminal
JEMBRANA Dalam rangka mempererat hubungan antara aparat keamanan dengan masyarakat serta menjaga stabilitas wilayah, Babinsa Desa Manist
Nasional
Oleh Nursanjaya AbdullahDALAM beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan fenomena yang mengusik nurani negara begitu sigap menertibkan sega
Opini
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan hari ini dengan penguatan. Pada pukul 09.01 WIB, IHSG tercatat naik 11,
Ekonomi
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat tren penurunan harga sejumlah komoditas pangan pada Selasa pagi (29/7/2025). Namun, beb
Ekonomi
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah pada perdagangan Selasa (29/7). Mengacu data Bloomberg, r
Ekonomi
NEW YORK Insiden penembakan tragis terjadi di kawasan pusat bisnis Manhattan, New York, pada Senin (28/7) sore waktu setempat.Sedikitnya
Internasional
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel menyampaikan keprihatinannya terhadap ta
Ekonomi