Sinergi TNI-Polri dan Pemerintah Kecamatan Kuta Perkuat Keamanan Jelang Perayaan Nataru 2025/2026
KUTA Polsek Kuta bersama Forkopimcam dan instansi terkait menggelar rapat koordinasi pengamanan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengambil alih wilayah atau pulau yang masuk ke dalam administrasi Provinsi Aceh.
Penegasan ini disampaikan menyusul polemik terkait empat pulau yang dikabarkan berpindah ke wilayah Sumut.
"Sudah saya sampaikan, secara wilayah tidak ada wewenang bagi Provinsi Sumut maupun Aceh untuk mengambil atau menyerahkan pulau. Misalnya, wilayah Langkat dengan Aceh, tidak bisa kita kasih begitu saja," kata Bobby dalam keterangannya kepada media, Kamis (12/6/2025).
Bobby menjelaskan, penetapan wilayah administrasi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Ada mekanismenya, dan Pemerintah Daerah itu punya keterbatasan dalam hal itu," ujarnya.
Polemik soal empat pulau tersebut sebelumnya menuai reaksi dari sejumlah pihak di Aceh.
Namun Bobby menekankan, keputusan akhir telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan harus dihormati oleh semua pihak.
"Sudah diputuskan oleh Kemendagri. Kami di Pemerintah Daerah ingin menjaga keharmonisan. Banyak warga Aceh tinggal di Sumut dan begitu juga sebaliknya. Jangan sampai karena ini, muncul sentimen antardaerah seperti anti plat BL atau BK. Itu yang tidak kita inginkan," tegasnya.
Terkait wacana pengkajian ulang status empat pulau tersebut, Bobby menyatakan tidak mempermasalahkan, namun mengingatkan agar semua pihak tidak gegabah dalam menyimpulkan.
"Mau dikaji ulang, silakan saja. Tapi jangan sampai ketika Pemprov Sumut dengan kebesaran hati melepaskan, lantas dianggap bisa semudah itu. Ya nggak bisa gitu juga," ucapnya.
Beberapa waktu lalu Bobby juga telah bertemu dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, guna membahas isu ini secara langsung dan membangun kolaborasi antardaerah.
"Kalaupun bicara soal pengelolaan, misalnya potensi wisata di pulau-pulau itu, bisa saja kita kelola bersama. Tapi bukan itu poin utamanya. Poinnya adalah menjaga kondusivitas dan kebersamaan antarmasyarakat," tutup Bobby.*
KUTA Polsek Kuta bersama Forkopimcam dan instansi terkait menggelar rapat koordinasi pengamanan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., memimpin kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) personel l
NASIONAL
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menyaksikan langsung penandatanganan kontrak pembangunan Sekolah Rakyat beserta manajemen konstruk
PENDIDIKAN
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) melalui Asisten Ralikul Rahman menghadiri Milad Muhammadiyah ke113 yang dige
PEMERINTAHAN
KARO Pemerintah Kabupaten Karo melalui Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P, membuka Pasar Murah Sembako yang digelar PT Indonesia As
EKONOMI
KARO Pemerintah Kabupaten Karo memperingati Hari Bela Negara ke77 Tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati Karo dengan tema Teguhkan Bela N
PEMERINTAHAN
OlehBambang Soesatyo.ERA posttruth yang berfokus pada eksistensi personal atau kelompok patut dipahami sebagai jebakan pembodohan karena b
OPINI
MEDAN Bulan Rajab merupakan salah satu bulan istimewa dalam kalender Islam. Selain termasuk bulan haram, Rajab menjadi momentum penting
AGAMA
BEKASI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan penyegelan rumah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus P Napitupulu (APN) bese
HUKUM DAN KRIMINAL