Hakim Ad Hoc Tipikor Harap Masuk Skema Kenaikan Gaji Presiden Prabowo

BANDA ACEH - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara pengukuhan Hakim di Gedung Mahkamah Agung RI, Kamis (12/6/2025), mendapat apresiasi dari kalangan peradilan, termasuk para Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang selama ini turut mengawal proses penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia.

Salah satu apresiasi datang dari Dr. Lufsiana, Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Dalam keterangannya yang disampaikan melalui sambungan seluler, ia menyambut baik semangat yang disampaikan Presiden, namun juga menyampaikan harapannya agar pemerintah memberikan perhatian terhadap nasib Hakim Ad Hoc Tipikor.

"Kami tentu memberi apresiasi atas kebijakan Bapak Presiden. Tapi perlu kami informasikan bahwa kenaikan tunjangan pada akhir Desember 2024 oleh Presiden Jokowi tidak termasuk untuk kami para Hakim Ad Hoc se-Indonesia," ujar Lufsiana, yang saat itu tengah menelaah berkas perkara korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Ia menambahkan bahwa para Hakim Ad Hoc menghadapi tekanan dan tantangan besar dalam memutus perkara korupsi, namun belum mendapatkan penghargaan yang setimpal dari sisi kesejahteraan.

"Kami mempertaruhkan integritas di depan uang hasil korupsi yang jumlahnya sangat besar, sementara tunjangan kami sangat kecil. Mohon perhatian Bapak Presiden agar dalam kebijakan kenaikan gaji Hakim tahun 2025 ini, Hakim Ad Hoc juga termasuk di dalamnya," pinta Lufsiana yang telah mengabdi sebagai Hakim Tipikor selama lebih dari 13 tahun dan merupakan mantan Oditur Militer.

Senada dengan Lufsiana, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr. Taqwaddin, juga menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo tidak melupakan keberadaan dan peran para Hakim Ad Hoc di seluruh Indonesia.