JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga 280 persen tidak boleh menghapus kebutuhan terhadap pengawasan yang ketat.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim yang menuai sorotan publik.
"Tentu selain kenaikan gaji, juga dibutuhkan pengawasan yang kuat. Tujuannya agar pelaksanaan tugas dan fungsi hakim dilakukan secara bertanggung jawab," ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/6/2025).
Baca Juga:
Budi menekankan, kenaikan gaji ini harus menjadi benteng moral bagi para hakim untuk menjauhi praktik korupsi.
Ia menyebut integritas tidak hanya dibentuk oleh kesejahteraan, melainkan juga melalui sistem pengawasan dan penegakan etika yang konsisten.
Baca Juga:
"Ini berlaku umum, bukan hanya untuk hakim. Peningkatan integritas harus dilakukan dengan pendekatan sistemik dan menyeluruh," katanya.
Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) turut memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo yang tidak hanya menaikkan gaji hakim, tetapi juga menjanjikan penyediaan rumah dinas bagi mereka.
Menurut SHI, ini adalah harapan yang telah lama diperjuangkan sejak tahun 2024.
SHI juga menanggapi pernyataan Prabowo yang menyoroti harapan masyarakat terhadap hakim yang tidak bisa disuap dan dapat dipercaya.
Organisasi ini menilai ucapan tersebut merupakan bentuk nyata dukungan dan perlindungan pemerintah terhadap independensi lembaga peradilan.
"Ini bukan semata soal gaji, tapi pengakuan terhadap martabat dan tanggung jawab profesi hakim," tulis pernyataan resmi SHI.
KPK mengingatkan bahwa potensi korupsi tetap membayangi lembaga peradilan, sekalipun tunjangan dan gaji hakim ditingkatkan.
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan keyakinannya bahwa target nasional 100 juta peserta program Cek Kesehatan Gratis (CK
Kesehatan
TEHERAN Ketegangan antara Israel dan Iran kembali memuncak setelah sebuah serangan drone militer Israel dikabarkan menghantam infrastruk
Internasional
BANTUL Seorang pria berinisial UU (28), warga Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, nekat membakar sepeda motor milik adiknya
Peristiwa
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, menyatakan penyesalannya atas keputusan Kementerian Dalam Negeri
Nasional
PARIS Menteri Luar Negeri Prancis JeanNoel Barrot kembali menegaskan komitmen negaranya untuk mengakui keberadaan negara Palestina dala
Internasional
JAKARTA Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I, Muslim Ayub, mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan sanksi kepada Menteri Da
Nasional
JAKARTA Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menekankan pentingnya strategi yang serius, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam u
Pariwisata
JAKARTA Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghadirkan destinasi wisata bertema Pulau Kucing di Kepulauan Seribu me
Nasional
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk menghentikan aksi
Nasional
PALI Aksi pencurian nekat terjadi di halaman sebuah rumah makan di Desa Lunas Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lemata
Hukum dan Kriminal
