PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
NIAS UTARA -Rapat resmi Komisi II DPRD Kabupaten Nias Utara yang digelar pada Kamis (12/6/2025) mendadak ricuh dan menjadi viral di media sosial. Kericuhan dipicu oleh interupsi salah seorang warga bernama Agusman Hulu, yang merasa tersinggung atas penyebutan istilah adat "zimbi mbawi" di tengah diskusi rapat.
Awalnya, rapat dijadwalkan untuk membahas laporan masyarakat terkait polemik pergantian Kepala SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa. Namun, situasi mulai memanas saat Agusman Hulu secara tiba-tiba melakukan interupsi.
"Saya merasa disindir karena saya pernah membuat status tentang 'zimbi mbawi' di Facebook. Tapi di rapat itu tiba-tiba istilah itu dibahas. Saya tidak bisa diam," ujar Agusman.
Dalam tradisi budaya Nias, zimbi mbawi merujuk pada bagian tubuh babi yang sangat dihargai dalam upacara adat. Namun, penggunaan istilah tersebut di ruang sidang formal dianggap tidak etis dan menyulut perdebatan.
Ketua Komisi II DPRD, Faogonaso Harefa, terpaksa menskors rapat usai ketegangan tidak mereda.
"Tiba-tiba Pak Agus berdiri dan suasana jadi panas. Soal jalur hukum, kami akan bahas lebih lanjut. Tidak harus selesai dalam dua hari," kata Faogonaso.
Menanggapi insiden tersebut, Sekretariat DPRD bersama Dinas Kominfo Nias Utara merilis siaran pers bernomor 170/193/DPRD/2025, menyatakan bahwa pihak DPRD memberi tenggat waktu 2x24 jam kepada individu berinisial AH (Agusman Hulu) untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, atau persoalan akan dibawa ke jalur hukum.
Tokoh masyarakat Nias Utara, Otorius Harefa, menyayangkan insiden tersebut dan menekankan pentingnya menjaga etika dalam penggunaan istilah adat, apalagi di ruang formal seperti DPRD.
"Saya malu mendengarnya. Ini bukan hanya soal adat, tapi juga etika. Kita harus tahu tempat dan cara menyampaikan," jelas Otorius.
Sementara itu, anggota DPRD Noferman Zega, yang diduga menyebut istilah tersebut, belum memberikan keterangan resmi. Saat dimintai tanggapan, ia hanya menjawab singkat, "Lagi rafe ndao sabata" (saya sedang rapat).
Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pihak DPRD terkait kelanjutan rapat yang diskors.
Potongan video yang memperlihatkan momen kericuhan kini telah tersebar luas di grup WhatsApp warga dan berbagai platform media sosial, memicu perdebatan tentang tata krama legislatif, transparansi rapat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal.*
(ms/j006)
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL