Said Didu Kritik Bahlil Lahadalia Soal Tambang Nikel di Raja Ampat: “Jangan Anggap Kami Semua Bodoh”

JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Kritikan ini muncul menyusul pernyataan Bahlil yang menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terkait dalam penerbitan izin tambang nikel di wilayah tersebut.

Dalam sebuah video podcast "Abraham Samad SPEAK UP" yang tayang di kanal YouTube resmi eks Ketua KPK Abraham Samad pada Kamis (12/6/2025), Said Didu menuding Bahlil mencoba membodohi publik.

Baca Juga:

• Longsor di Tambang Freeport Papua, Kementerian ESDM Turunkan Tim ke Lokasi
• Kejagung Periksa Enam Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina

"Pak Bahlil, jangan menganggap kami semua bodoh, seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI. Jangan anggap semua orang sebodoh itu," ujar Said Didu.

Ia juga menyinggung proses perizinan tambang yang menurutnya tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan saat ini.

Baca Juga:

• Jokowi Sampaikan Duka atas Wafatnya Arif Budimanta, Ekonom dan Stafsus Era Pemerintahan Jokowi
• Gugatan Paiman Terkait Ijazah Jokowi Berujung Damai, Roy Suryo Masih Diproses

Said menjelaskan bahwa proses penerbitan izin tambang memiliki beberapa tahap, mulai dari izin prinsip, eksplorasi, hingga eksploitasi yang setiap tahunnya harus diperbarui melalui Dirjen Minerba.

"Kalau ada kegiatan pertambangan yang berjalan hari ini, izinnya pasti dari pemerintahan sekarang. Jadi jangan memelintir fakta seolah-olah itu warisan lama," tegasnya.

Lebih lanjut, Said meminta agar Bahlil tidak lagi menyampaikan pernyataan yang ia nilai menyesatkan dan merendahkan kecerdasan publik.

"Berhentilah, Bahlil. Kami tidak sebodoh orang-orang yang Anda kira bisa dibodohi terus menerus," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah keras adanya keterlibatan Presiden Jokowi dalam kasus tambang nikel di Raja Ampat.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan yang dimaksud, PT GAG Nickel, sudah memiliki kontrak karya sejak tahun 1972, jauh sebelum Jokowi menjadi presiden.

"Itu izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Jadi nggak ada kaitannya dengan beliau," ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Ia menegaskan bahwa kontrak karya PT GAG bersifat legal dan masih berlaku hingga kini, sehingga perusahaan tersebut tidak termasuk dalam kategori pencabutan izin yang dilakukan pemerintah dalam evaluasi tambang nasional beberapa waktu lalu.*

(gl/a008)

Longsor di Tambang Freeport Papua, Kementerian ESDM Turunkan Tim ke Lokasi

Kejagung Periksa Enam Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina

Jokowi Sampaikan Duka atas Wafatnya Arif Budimanta, Ekonom dan Stafsus Era Pemerintahan Jokowi

Gugatan Paiman Terkait Ijazah Jokowi Berujung Damai, Roy Suryo Masih Diproses

Isu Kelangkaan BBM, Bahlil Lahadalia: Tidak Ada, Kuota Ditambah

Pengamanan Diperketat di Rumah Jokowi di Solo, Isu Aksi Massa ARI Beredar di Medsos