Rencana Lintasan Pesawat Militer AS di Langit Indonesia, Kemlu Buka Suara
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pesawat militer Amerika Serika
HUKUM DAN KRIMINAL
TERNATE – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Rabu (18/6/2025).
"Saya akan evaluasi kinerja setiap daerah. Kalau penanganan kasus korupsinya minim atau tidak ada, siap-siap untuk dicopot," tegas Burhanuddin dalam pernyataan di hadapan media.
Burhanuddin menekankan bahwa institusi kejaksaan di daerah harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi. Menurutnya, kepercayaan publik tidak bisa ditegakkan hanya dengan slogan, tapi melalui tindakan konkret dan hasil nyata.
"Kita harus jaga muruah kejaksaan. Masyarakat menuntut keadilan dan tindakan nyata. Jangan sampai ada kesan kejaksaan lemah terhadap koruptor," ujar Jaksa Agung.
Meski Kejati Maluku Utara tercatat telah menangani enam perkara korupsi, Burhanuddin menilai angka tersebut belum mencerminkan potensi dan tantangan sesungguhnya di daerah.
Burhanuddin menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi jaksa di daerah untuk lemah, sekalipun anggaran daerah kecil.
"Di daerah mungkin kecil anggarannya, tetapi bukan berarti boleh lemah penanganan korupsinya. Kita harus kerja maksimal, jangan anggap enteng," tandasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelamatan uang negara dan menjadikan nilai kerugian negara yang bisa diselamatkan sebagai indikator keberhasilan kejaksaan.
Kunjungan Jaksa Agung ke Kejati Maluku Utara diwarnai oleh aksi demonstrasi sejumlah aktivis antikorupsi, yang mengkritik lemahnya penegakan hukum di wilayah tersebut. Demonstrasi sempat memanas, namun aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi.
"Mereka tidak mengantongi izin resmi untuk demo. Hanya segelintir dan berlangsung singkat. Kami pastikan tidak mengganggu kegiatan utama," ujar Kasipenkum Kejati Malut, Richard Sinaga.*
(bs/j006)
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pesawat militer Amerika Serika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat sebagai program pemerintah yang paling disukai masyarakat dalam survei terbaru lemba
NASIONAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyebut sekitar 1,5 juta penduduk di wilayah tersebut terindikasi sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi kembali menguatnya wacana pemekaran daerah yang muncul dalam sejum
PEMERINTAHAN
MEDAN Provinsi Sumatra Utara genap berusia 78 tahun pada tahun ini. Namun, sejarah panjang pembentukan wilayah ini berakar jauh sebelum
SENI DAN BUDAYA
PADANG LAWAS Kapolsek Barumun Polres Padang Lawas AKP Golfrit Siregar menjadi pembina apel pagi dalam kegiatan Police Goes to School di
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Muda Nusantara (AMAN) menyerukan aksi massa sekaligus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil lang
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara segera mengkaji
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membenarkan adanya insiden penamparan terhadap seorang pegawai Badan Usaha Mi
PERISTIWA
BATU BARA Pelatihan Calon Asesor yang digelar di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber
NASIONAL