JAKARTA– Gelombang protes besar-besaran akan digelar para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Garda Indonesia pada 21 Juli 2025 mendatang.
Aksi bertajuk "Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI" tersebut diklaim bakal diikuti oleh 50 ribu pengemudi dari Jabodetabek dan daerah lainnya.
Tak hanya menggelar unjuk rasa fisik, Garda Indonesia juga mengancam akan melakukan aksi nasional off bid atau mematikan aplikasi massal oleh sekitar 500 ribu pengemudi di seluruh Indonesia.
"Kami targetkan 50.000 ojol akan masuk ke Jakarta secara bergelombang. Kami ingin menyuarakan aspirasi yang selama ini diabaikan," ujar Kadiv Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janata, Minggu (22/6/2025).
Dalam aksinya nanti, massa ojol akan membawa lima tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto:
- Menerbitkan Perppu tentang transportasi online.
- Potongan biaya aplikasi ditetapkan maksimal 10 persen.
- Penetapan tarif pemesanan makanan dan pengiriman barang secara diskresi.
- Audit potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi oleh aplikator.
- Penghapusan sistem promo dan pengkotak-kotakan pengemudi seperti slot, hub, aceng, dan member.
Yudha juga mengungkapkan kekecewaan terhadap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang hingga saat ini belum memberikan tanggapan terhadap tuntutan aksi 20 Mei 2025 (Aksi 205).
Bahkan, saat itu, Kemenhub justru disebut-sebut memilih bertemu pihak aplikator di restoran mewah daripada menerima perwakilan pengemudi.
"Ini pelecehan terhadap rakyat kecil. Menteri tak hadir saat aksi, tapi malah menjamu aplikator. Ini menyakitkan," tegas Yudha.
Ketua Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar gertakan.
Ia berharap Presiden Prabowo benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil.
"Target aksi kami adalah Presiden mengambil keputusan langsung pada hari itu juga. Kalau tidak, gelombang aksi akan terus berlanjut," ujar Igun.
Igun juga berharap aksi ini bisa berlangsung damai, namun tidak menjamin sepenuhnya jika tuntutan mereka terus diabaikan.
"Kami tak ingin ricuh, tapi kami juga tak bisa menahan jika massa marah karena terus diabaikan," pungkasnya.*
(di/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan Rencana Pengguna
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA Industri kopi Indonesia menghadapi tantangan besar akibat dampak perubahan iklim global, yang memengaruhi petani, pelaku usah
Pertanian Agribisnis
SURABAYA Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumpulkan sejumlah General Manager (GM) hotel di Gedung Pemerintah Kota Surabaya, Jumat (24/
Hukum dan Kriminal
SUMATERA UTARA Aparat TNI dari Kodim 0205/Tanah Karo menemukan ladang ganja seluas sekitar satu rante (20x20 meter) di kawasan hutan Sibu
Hukum dan Kriminal
SAMARINDA PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam upaya pelestarian ekosistem
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan sekitar 4.700 izin pengusahaan air tanah di seluruh Indonesia
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai beberapa waktu lalu dalam rangka penyidikan dugaan kasus k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto menerima surat menyentuh dari seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP)
Pendidikan
JAKARTA5 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa sistem Coretax sempat dibobol peretas, dan data hasil peretasan tersebut
Pemerintahan
JAKARTA Selebgram Lisa Mariana menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polr
Hukum dan Kriminal
