JAKARTA – Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru dilantik, Rilke Jeffri Huwae, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pertambangan ilegal yang masih marak terjadi di berbagai daerah.
Berbekal pengalaman panjang di sektor hukum dan penegakan aturan di wilayah kaya tambang, Rilke mengaku telah memahami betul modus-modus operandi yang biasa digunakan para pelaku tambang ilegal.
"Saya tahu lubang tikusnya di mana. Ada jual beli surat, saya tahu," ujar Rilke Jeffri kepada wartawan usai pelantikan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Rilke pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka (2017–2019), Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (2019–2020), dan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate (2020–2021).
Pengalamannya itulah yang menjadi bekal dalam mengidentifikasi celah regulasi yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Dalam pernyataannya, Rilke menyebutkan bahwa fokus utamanya dalam beberapa minggu ke depan adalah melakukan penataan kelembagaan di Ditjen Gakkum.
Ia ingin memastikan struktur organisasi yang terdiri atas empat direktorat utama dapat segera berfungsi optimal.
"Penataan, penataan di sana," tegasnya, merujuk pada perlunya pembenahan sistem agar upaya penegakan hukum berjalan efektif.
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM di bawah kepemimpinan Rilke akan diperkuat oleh Direktur Penindakan, Direktur Pencegahan, Direktur Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Aset, serta Sekretaris Dirjen.
Ia menyebut, struktur sudah terbentuk namun personel dan teknis operasional masih perlu dipersiapkan.
"Kami bangun dulu kelembagaannya seperti apa, sambil jalan. Strukturnya sudah ada, hanya personel harus disiapkan," ujar Rilke.
Pelantikan Rilke Jeffri Huwae sebagai Dirjen Gakkum ESDM dilakukan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta.
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembatalan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).adsense Dengan k
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan PT Loco Montrado (LCM) sebagai tersangka korporasi dalam perkara duga
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyalurkan bantuan beras kepada komunitas ojek online (ojol) seProvinsi Aceh dalam kegiatan
Nasional
ACEH UTARA Sebanyak tujuh desa di Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, terendam banjir pada Selasa (14/10/2025), s
Peristiwa
JAKARTA Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro, mengaku tidak mengetahui secara rinci mekanisme penyelenggaraan haj
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah serta pemangku kepentingan olahraga nasional untuk segera melakukan eval
Olahraga
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya penggunaan data resmi dari Badan Pusat Stat
Ekonomi
JAKARTA Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait gaya komunikasi po
Politik
BATU BARA Bupati Batu Bara, Bapak H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Batu Bara, Bapak Syafrizal, S.E., M.AP., mela
Pemerintahan
