Diperiksa KPK, Eks Ketua Koperasi Amphuri Klaim Tak Tahu Soal Kuota Haji 2024

JAKARTA — Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro, mengaku tidak mengetahui secara rinci mekanisme penyelenggaraan haji di Indonesia, termasuk kebijakan pembagian kuota haji khusus tahun 2024.

Hal itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

Joko diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK selama lebih dari lima jam, sejak pukul 09.52 WIB hingga 15.02 WIB, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga:

• Jaksa Agung Ingatkan Kemenhaj: Jangan Warisi Penyakit Lama dari Kemenag

"Saya pengurus lama di 2013–2022. Jadi saya sudah lama tidak terlibat dalam pengurusan Amphuri," ujar Joko kepada wartawan usai pemeriksaan.

Joko juga mengaku tidak mengenal mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat saat kasus dugaan korupsi kuota haji terjadi.

"Saya tidak kenal Pak Menteri, karena bukan di era saya. Saya sudah tidak di pengurus waktu itu," tambahnya.

Lebih lanjut, Joko menyebut selama beberapa waktu terakhir dirinya menetap di Arab Saudi, sehingga tidak mengikuti perkembangan terkait kebijakan haji nasional.

"Saya sudah lama tinggal di Saudi, jadi tidak tahu perkembangan di sini," katanya.

Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Joko enggan membeberkan lebih jauh. Ia hanya menyebut dimintai keterangan terkait perannya sebagai mantan Ketua Koperasi Amphuri.

"Hanya dimintai keterangan soal posisi saya sebagai ketua koperasi dulu, bukan soal teknis kebijakan," singkatnya.

Seperti diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam distribusi kuota haji 2024, termasuk penerbitan Surat Keputusan (SK) pembagian kuota oleh Kementerian Agama.

Lembaga antirasuah itu menduga ada praktik pengkondisian dan jual-beli kuota antara oknum kementerian, asosiasi penyelenggara haji, serta biro travel.

Jaksa Agung Ingatkan Kemenhaj: Jangan Warisi Penyakit Lama dari Kemenag

Kejati Sumut Tahan Mantan Kepala Cabang PT BKI Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal Tunda Pelindo I

Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum: Tak Buktikan Nadiem Makarim Bersalah

Anak Riza Chalid Didakwa Raup Rp3 Triliun dari Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina

Program Magang Fresh Graduate Dinilai Langgar UU Ketenagakerjaan

Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Korupsi Laptop Chromebook