Diperiksa KPK, Eks Ketua Koperasi Amphuri Klaim Tak Tahu Soal Kuota Haji 2024

Padahal, secara aturan, kuota haji seharusnya dibagi dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus.

Namun, dalam pelaksanaannya, KPK menduga terjadi penyimpangan hingga komposisinya menjadi 50:50.

"Informasi yang kami terima, kuota haji khusus dibanderol di atas Rp100 juta, bahkan mencapai Rp300 juta. Sementara kuota furoda bisa mencapai Rp1 miliar per orang," ungkap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Ia menjelaskan, selisih harga dari praktik jual-beli kuota tersebut disinyalir disetorkan kepada oknum di Kementerian Agama dengan nilai mencapai US$2.600 hingga US$7.000 per kuota (sekitar Rp40–108 juta).

KPK juga menyebut telah menemukan sosok "juru simpan" yang diduga menghimpun aliran dana haram dari praktik jual-beli kuota ini.

Pemeriksaan terhadap sejumlah biro travel juga terus dilakukan untuk menelusuri keterlibatan lebih lanjut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pengembalian uang mendekati Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel yang diduga terlibat.

"Kalau ratusan miliar mungkin belum, tapi puluhan miliar sudah. Mendekati seratus miliar ada," kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Meski telah menemukan sejumlah bukti, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini, meskipun beberapa kali menyatakan akan mengumumkan dalam waktu dekat.*

(bi/a008)

Jaksa Agung Ingatkan Kemenhaj: Jangan Warisi Penyakit Lama dari Kemenag

Kejati Sumut Tahan Mantan Kepala Cabang PT BKI Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal Tunda Pelindo I

Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum: Tak Buktikan Nadiem Makarim Bersalah

Anak Riza Chalid Didakwa Raup Rp3 Triliun dari Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina

Program Magang Fresh Graduate Dinilai Langgar UU Ketenagakerjaan

Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Korupsi Laptop Chromebook