ACEH - Penolakan keras terhadap aktivitas tambang emas oleh PT Pegasus Mineral Nusantara terus digaungkan oleh masyarakat Kemukiman Pameu, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.
Warga menyampaikan sikap resmi melalui surat bernomor 009/KPM/X/2024, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Mukim Pameu, Salihin, bersama lima kepala desa. Dalam surat itu, warga mengungkapkan sembilan alasan utama penolakan terhadap rencana tambang emas di wilayah mereka.
Mulai dari ketergantungan hidup pada pertanian, pentingnya menjaga kelestarian sungai dan hutan, hingga mencegah konflik sosial dan pelestarian budaya lokal, semua menjadi dasar sikap tegas warga untuk menolak tambang.
"Jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pameu, maka yang perlu didorong adalah sektor pertanian, bukan eksploitasi tambang yang berisiko tinggi," tegas Salihin.
PT Pegasus diketahui mendapat izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai 1.008 hektar, dengan target produksi 2.090.000 ton per tahun. Warga menilai aktivitas ini berpotensi mencemari 28 sungai yang menjadi sumber air bersih dan habitat hayati di wilayah mereka.
Sikap penolakan ini juga disampaikan warga secara langsung dalam unjuk rasa pada Selasa, 22 Oktober 2024, saat perwakilan perusahaan datang melakukan sosialisasi.
Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, H. Hamdan SH, secara terbuka menerima tokoh masyarakat Pameu, T. Syawaludin dan Ruslan, di ruang kerjanya pada 25 Juni 2025. Ia menyatakan dukungan penuh atas aspirasi masyarakat yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.
"Tambang bukan solusi. Kehadiran tambang justru berisiko tinggi terhadap pencemaran air, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial," tegas Hamdan.
Ia juga menyerukan kepada semua elemen masyarakat Takengon dan sekitarnya untuk bersolidaritas membantu perjuangan warga Mukim Pameu. Dalam pertemuan itu turut hadir Sekretaris Fraksi NasDem DPRK Aceh Tengah, Genap, serta anggota dewan, Nove Alfirzan.*
MEDAN Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rajali, mengundurkan diri dari ja
Pemerintahan
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan peredaran narkoba, handphone ilegal, dan bar
Nasional
MEDAN Program pembinaan kemandirian yang dijalankan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menunjukkan hasil membanggakan. adsense
Nasional
KUPANG Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjatuhkan vonis 19 tahun penjara terhadap mantan Kapolr
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah, gereja dan seluruh masyarakat diserukan tidak mendiamkan tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilakukan P
Hukum dan Kriminal
MANDAILING NATAL Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis, angkat suara menanggapi maraknya keluhan masyarakat Pantai Barat terkai
Pertanian Agribisnis
TAPANULI SELATAN Dugaan penyalahgunaan pendapatan dari sewa alat berat milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kemba
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan fungsi Kepolisian Republik
Politik
YOGYAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam pembagian kuota haji tambah
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memutus akses terhadap aplikasi dan situs Zangi milik Secret Phone, Inc. kare
Sains & Teknologi
