KPK Sebut Data Penerima Subsidi LPG 3 Kg Tidak Jelas, Berpotensi Rugikan Negara Rp 50 Triliun

JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti ketidakjelasan data penerima subsidi LPG 3 kilogram (tabung gas melon) yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebutkan bahwa data penerima subsidi saat ini masih rancu dan tidak spesifik.

“Dalam kajian KPK, subsidi melon ini memang tidak spesifik. Penerima subsidi disebutkan untuk masyarakat miskin dan UMKM, terutama di sektor kuliner. Namun, data detail tentang kedua kelompok ini belum tersedia,” ujar Pahala di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Pahala memberikan contoh kasus di Bali. Berdasarkan kajian lembaga terkait, keluarga miskin sebenarnya hanya membutuhkan 4 tabung LPG 3 kg per bulan. Namun, alokasi subsidi di lapangan jauh melebihi kebutuhan tersebut.

“Di Bali, satu keluarga miskin dialokasikan 38 tabung per bulan. Di Jakarta, angkanya bahkan mencapai 58 tabung. Ini menunjukkan alokasi yang berlebihan,” tegasnya.

Menurut Pahala, sebagian besar kelebihan tabung tersebut diduga dialihkan ke pelaku usaha kecil yang tidak terdata secara resmi. “Masalahnya, kita tidak memiliki database usaha kecil yang membutuhkan gas untuk memasak. Akibatnya, alokasi subsidi tidak akurat,” tambahnya.

Pahala mengungkapkan bahwa jika data penerima subsidi LPG 3 kg dapat diperbaiki, negara berpotensi menghemat hingga Rp 50 triliun. Untuk itu, KPK telah menyurati Kementerian ESDM agar segera merevisi aturan terkait.

“Peraturan Menteri ESDM-nya sudah kami surati sekitar 2–3 bulan lalu. Kami meminta agar aturan tersebut diperjelas, khususnya menyebutkan secara spesifik siapa yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg,” tuturnya.

KPK berharap Kementerian ESDM dapat segera menindaklanjuti rekomendasi ini agar subsidi LPG tepat sasaran. “Jika data lebih akurat, maka subsidi ini bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin dan UMKM yang membutuhkan,” pungkas Pahala.

(N/014)