Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA – Aksi demonstrasi besar-besaran dilakukan para sopir truk dari berbagai komunitas pada Rabu pagi (2/7/2025) di Jakarta.
Para sopir memprotes penerapan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) yang dinilai memberatkan pelaku logistik dan sopir angkutan barang.
Titik aksi difokuskan di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan tuntutan agar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi atau Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersedia menemui mereka.
Sekitar pukul 08.00 WIB, ratusan kendaraan logistik, mulai dari truk hingga mobil bak terbuka, melakukan konvoi dari kawasan Pasar Senen menuju kantor Kemenhub.
Para sopir mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan.
Aksi ini dikomandoi komunitas sopir dari berbagai daerah, termasuk Solidaritas Komunitas Independen Bakul (SKIB) dan organisasi truk lainnya.
Dalam orasinya, salah satu koordinator aksi, Cahyadi, menegaskan bahwa para sopir menolak keras aturan ODOL jika tidak disertai kebijakan kompensasi yang adil.
"Zero ODOL ini akan membunuh kami pelan-pelan. Kami bukan menolak aturan, tapi kami minta keadilan. Kalau muatan dikurangi, perusahaan juga harus naikkan tarif. Jangan kami terus yang ditekan," kata Cahyadi di lokasi aksi.
Para sopir juga menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme di sejumlah jalur distribusi.
Cahyadi mengungkapkan, dalam setahun sopir bisa kehilangan hingga Rp150 juta karena harus membayar "jatah" preman.
"Kami minta jaminan keamanan dari negara. Kalau mau tertibkan ODOL, tertibkan juga preman jalanan dan pungli-pungli yang kami hadapi tiap hari," tambahnya.
Dalam pantauan di lapangan, aksi berlangsung damai namun penuh semangat.
Para peserta membawa spanduk besar bertuliskan "Tolak Zero ODOL", "Kami Butuh Perlindungan Bukan Penindasan", hingga "Jangan Matikan Kami Demi Kebijakan Elit".
Mereka juga membawa bendera komunitas masing-masing dan membunyikan klakson panjang sebagai simbol protes.
Hingga berita ini diturunkan, para sopir masih bertahan di sekitar kantor Kemenhub dan menegaskan tidak akan bubar hingga ada audiensi resmi dari pemerintah.
Mereka menolak hanya diterima oleh staf teknis atau pejabat level menengah.
"Kami minta ketemu langsung Pak Menteri atau Pak AHY. Kalau tidak, aksi ini akan terus berlanjut," ujar salah satu orator.
Aturan zero ODOL merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan kendaraan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan.
Kebijakan ini dinilai penting untuk keselamatan jalan raya dan menjaga infrastruktur.
Namun, pelaku industri dan sopir menyebut pemerintah tidak memberi solusi transisi yang adil, terutama dalam hal biaya operasional yang melonjak.*
(bs/a008)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL