Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Ratusan massa dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Mereka menuntut bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk menyampaikan konsep dan tuntutan terkait reforma agraria di wilayah perkotaan.
Koordinator JRMK, Minawati, menegaskan bahwa tujuan utama aksi adalah menyerahkan langsung konsep agraria yang telah mereka susun kepada Gubernur.
Ia menyatakan bahwa dialog dengan staf pemerintah tidak cukup mewakili urgensi suara rakyat miskin kota.
"Kami datang ke sini sebenarnya ingin bertemu dengan Gubernur. Ingin mengajukan konsep yang sudah kami buat bersama untuk mengaktifkan kembali agraria perkotaan. Kami tidak asal bicara, kami punya gagasan, konsep yang bisa direalisasikan," ujar Minawati.
Meski sempat diajak berdialog oleh pihak Pemprov, JRMK memilih tetap turun ke jalan. Mereka menuntut keterlibatan langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reforma agraria.
Dalam aksinya, JRMK menyampaikan empat tuntutan utama sebagai prasyarat keadilan agraria di Jakarta:
Pelaksanaan konkret Reforma Agraria di Jakarta berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023, dengan menjadikan kampung kota sebagai bagian dari subjek dan objek reforma agraria.
Penetapan lokasi prioritas dan rencana kerja reforma agraria perkotaan, merujuk pada Kepgub No. 878/2018, Kepgub No. 979/2022, serta Pergub No. 33/2024.
Pelibatan substantif masyarakat kampung kota dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, sebagaimana diamanatkan dalam Kepgub No. 574 Tahun 2019.
Pemberian jaminan usaha bagi PKL melalui kemitraan koperasi dan pemerintah, termasuk penerbitan izin berdagang dan pengelolaan lokasi untuk Koperasi PKL Budi Mulia Maju Bersama dan KOPEKA Milik Bersama.
Minawati juga menyoroti kondisi kampung-kampung yang terdampak penggusuran, seperti Kampung Bayam, yang membutuhkan penanganan segera.
Sampai pukul 14.20 WIB, Gubernur Pramono Anung belum menemui massa aksi. JRMK menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan mereka hingga mendapat respons langsung dari pemerintah.*
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL