620 Personel Gabungan Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Sumut, Armoured Water Cannon Disiagakan
MEDAN Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Ima
PERISTIWA
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa proses seleksi calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas intervensi.
Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (3/7/2025), Sri Mulyani memastikan bahwa seleksi dilakukan tanpa pungutan biaya dan tidak membuka ruang bagi pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan.
"Panitia seleksi tidak memungut biaya dalam pelaksanaan seleksi. Keputusan panitia bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat," tegas Sri Mulyani.
Ia menambahkan, seleksi ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42/P/2025 dan melibatkan panitia lintas lembaga seperti Bank Indonesia, OJK, serta profesional dari sektor perbankan dan asuransi untuk menjamin objektivitas dan independensi.
Seleksi akan dilakukan dalam lima tahap, dimulai dari administrasi, verifikasi rekam jejak, masukan masyarakat, pemeriksaan kesehatan, asesmen kepemimpinan dan keterampilan interpersonal, hingga wawancara langsung dengan panitia.
Sri Mulyani juga mewanti-wanti masyarakat untuk waspada terhadap penipuan oleh pihak yang mengaku dapat membantu proses seleksi.
"Peserta wajib menandatangani surat pernyataan untuk mengikuti proses seleksi dengan jujur dan siap menerima seluruh keputusan panitia seleksi tanpa syarat," tambahnya.
Ia menegaskan kembali bahwa panitia tidak menyediakan atau mengganti biaya apa pun selama proses seleksi berlangsung.
Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi https://seleksidesdklps.kemenkeu.go.id.
Pendaftaran dibuka mulai 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB hingga 10 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.
Seleksi terbuka untuk seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi, seperti pengalaman minimal 10 tahun di sektor jasa keuangan, bebas kasus hukum, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan perbankan atau asuransi.
"Proses ini dirancang untuk menjaring figur terbaik dengan integritas tinggi dalam mengelola sistem penjaminan simpanan nasional," tutup Sri Mulyani.*
(lp/a008)
MEDAN Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Ima
PERISTIWA
JAKARTA Partai Gerindra menolak tuntutan sejumlah mahasiswa yang meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Partai pendukung
NASIONAL
MEDAN Keceriaan terlihat dari wajah ratusan anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat mengikuti kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PM
KESEHATAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan bergerak cepat menyiapkan berbagai kebut
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram terus berupaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayahnya. Sal
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Mahasiswa Program Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Very Julianto, M.Psi., Psikolog, melakukan penelitian
NASIONAL
JAKARTA Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) DKI Jakarta memperingati Hari Donor Darah Sedunia (HDDS) 2026 dengan menggelar kegiatan
KESEHATAN
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan uang senilai Rp1,029 triliun kepada Kementerian Keuangan yang berasal dari hasil lelang barang rampa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kemampuan berbahasa Mandarin dinilai tidak lagi cukup untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin global. Generasi muda ki
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara resmi melepas sebanyak 1.547 petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan Pencananga
PEMERINTAHAN