JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerima dokumen perjalanan luar negeri istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, yang kini tengah menjadi sorotan publik.
Dokumen tersebut akan dipelajari lebih lanjut oleh tim KPK guna menelaah potensi pelanggaran etik atau penerimaan gratifikasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya belum masuk ke tahap penyelidikan, melainkan baru akan melakukan telaah dokumen yang diserahkan langsung oleh Menteri UMKM, pada Jumat, 4 Juli 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Baca Juga:
"Bahasanya bukan diselidiki ya, tapi akan dipelajari dokumen-dokumen itu," tegas Budi.
Ia juga mengingatkan bahwa bentuk gratifikasi dan konflik kepentingan tidak terbatas hanya pada barang atau uang, tetapi juga dapat berupa fasilitas dan perlakuan istimewa, termasuk kepada keluarga pejabat negara.
Baca Juga:
Menteri Maman menjelaskan bahwa perjalanan istrinya, Agustina Hastarini, ke sejumlah negara Eropa bukanlah bagian dari kunjungan dinas, melainkan mendampingi putri mereka yang mengikuti kompetisi budaya internasional mewakili Indonesia.
"Saya sampaikan, satu rupiah pun tidak ada uang dari negara, tidak ada uang dari pihak lain," tegas Maman.
Menurut Maman, semua biaya yang mencakup tiket pesawat, makan, kendaraan, dan hotel dibayar penuh dari rekening pribadi istrinya, dan bahkan telah dilunasi sejak bulan Mei 2025.
Terkait dengan beredarnya dokumen di media sosial yang menyebut adanya permintaan fasilitas negara untuk istrinya selama di Eropa, Maman menyatakan tidak tahu-menahu soal dokumen tersebut.
"Saya tidak pernah mengeluarkan perintah, disposisi, atau arahan apapun terkait fasilitas untuk istri saya," ungkapnya.
KPK juga menekankan bahwa bentuk gratifikasi bisa disalurkan melalui keluarga atau pihak ketiga, bukan hanya langsung kepada pejabat. Karena itu, setiap aktivitas atau perjalanan luar negeri yang menyangkut keluarga pejabat tetap dapat menjadi objek telaah etik dan integritas.
Publik kini menanti transparansi proses telaah yang dilakukan KPK. Apabila tidak ditemukan indikasi pelanggaran, klarifikasi ini diharapkan bisa menjadi preseden penting untuk menjaga integritas pejabat publik di mata masyarakat.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
