Selain isu tanah, massa juga menolak rencana pendirian lima batalion baru di Aceh. Menurut mereka, langkah tersebut melanggar butir-butir perjanjian damai (MoU Helsinki) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
"Pendirian batalion di Aceh adalah pelanggaran MoU paling nyata," ujarnya.
Massa menilai bahwa langkah pemerintah dan institusi militer ini mengancam nilai-nilai perdamaian dan otonomi khusus Aceh, serta berpotensi menciptakan ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Hingga aksi berakhir, massa tetap mendesak Pemerintah Aceh dan pusat untuk segera menanggapi tuntutan mereka, khususnya pengembalian status tanah Blang Padang ke tangan pengelola wakaf Masjid Raya.*
(d/j006)
THAILAND Seorang wanita berusia 31 tahun asal Thailand, Ratchanaporn, menjalani operasi pengangkatan kista raksasa seberat 8 kg yang sel
Kesehatan
MEDAN PTPN IV Region II menyatakan dukungannya atas pernyataan Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, bahwa kebun teh di Simalungun bu
Ekonomi
JAKARTA Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Komando Wilayah (Komwil) Jakarta Timur menggelar doa bersama untuk negeri dan
Agama
PEMATANGSIANTAR Layanan air minum di beberapa wilayah Pematangsiantar terganggu akibat pecahnya pipa Perumda Air Minum Tirta Uli di Jalan S
Peristiwa
JAKARTA Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (4/10/2025) di kediaman Prabo
Politik
JAKARTA Insiden tragis yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo
Peristiwa
JAKARTA Keluarga besar TNI AL tengah berduka menyusul gugurnya Praka Mar Zaenal Mutaqim saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation
Peristiwa
BEKASI UTARA Warga di Bekasi Utara kesulitan mendapat air bersih dari Perumda Tirta Patriot, meski tagihan bulanan tetap datang.adsenseKo
Nasional
LOMBOK TENGAH Kabar mengejutkan datang dari dunia balap MotoGP setelah juara dunia Marc Marquez mengalami cedera serius pada putaran pem
Olahraga
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola Program
Kesehatan
