Praperadilan Ditolak, Kadis Samosir Resmi Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Rp 1,5 Miliar
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH -Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan 'Rakyat Aceh Menggugat' menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief, Senin (7/7/2025).
Mereka menuntut agar tanah Blang Padang dikembalikan ke Masjid Raya Baiturrahman, Aceh, serta menyuarakan sejumlah persoalan lain yang dianggap menyangkut hak rakyat Aceh.
Aksi berlangsung di tengah pengamanan ketat aparat kepolisian. Massa berorasi dari atas mobil bak terbuka, membawa spanduk dan poster bertuliskan antara lain:
"Kembalikan tanah Blang Padang, karena itu tanah wakaf bukan tanah rampasan"
"TNI jangan serakah"
"Rakyat Aceh menggugat keadilan dan kemerdekaan atas bangsa Aceh"
Akibat tidak diperkenankan masuk ke halaman Kantor Gubernur, massa sempat menutup jalan dari arah Masjid Oman ke Simpang Mesra, yang menimbulkan kemacetan sementara.
Tanah Wakaf Sultan, Bukan Tanah Negara
Koordinator aksi, Yulindawati, menegaskan bahwa tanah Blang Padang merupakan tanah wakaf yang berasal dari Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya Baiturrahman, bukan tanah negara ataupun peninggalan kolonial.
"Penguasaan lahan Blang Padang, itu tanah wakaf dari Sultan Iskandar Muda kepada Masjid Raya dan sekarang dikuasai oleh TNI. Tanah adat, bukan rampasan," tegas Yulindawati.
Ia menuntut Kodam Iskandar Muda segera mengembalikan lahan tersebut, dan menyatakan bahwa TNI tidak berhak memperoleh apa pun dari tanah wakaf tersebut.
Tolak Pendirian Batalion, Soroti Pelanggaran MoU
Selain isu tanah, massa juga menolak rencana pendirian lima batalion baru di Aceh. Menurut mereka, langkah tersebut melanggar butir-butir perjanjian damai (MoU Helsinki) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
"Pendirian batalion di Aceh adalah pelanggaran MoU paling nyata," ujarnya.
Massa menilai bahwa langkah pemerintah dan institusi militer ini mengancam nilai-nilai perdamaian dan otonomi khusus Aceh, serta berpotensi menciptakan ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Hingga aksi berakhir, massa tetap mendesak Pemerintah Aceh dan pusat untuk segera menanggapi tuntutan mereka, khususnya pengembalian status tanah Blang Padang ke tangan pengelola wakaf Masjid Raya.*
(d/j006)
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBER, JAWA TIMUR Dugaan sengketa batas lahan di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Jember, berujung tragedi. Sumarsono (53), warga se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel untuk lebih fokus me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia bukan bertujuan untuk mengir
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim seba
POLITIK
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar kepada Thomas A.M. Djiwandono yang resmi terpilih sebagai Deputi Gub
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 20232024. Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Academi Mabes tampil dominan dan meraih kemenangan telak 70 atas Guba Gunung Barigin FC Madina dalam laga Turnamen Pedu
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berusia 73 tahun berinisial MHR, warga Kelurahan Pintu Padang,
HUKUM DAN KRIMINAL