SEOUL -Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel), Kim Yong-hyun, resmi ditangkap oleh Kejaksaan Korsel pada Minggu (8/12/2024) atas dugaan perannya dalam mendeklarasikan darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Penangkapan ini terjadi setelah serangkaian investigasi oleh tim kejaksaan yang memeriksa keterlibatan Kim dalam usulan darurat militer yang menuai kontroversi tersebut.
Pada Selasa malam (3/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol memberikan perintah darurat militer yang memberikan kekuasaan luas kepada militer untuk membasmi apa yang disebutnya sebagai pasukan anti-negara dan lawan politik. Namun, langkah ini mendapat perlawanan keras dari parlemen dan berbagai pihak, yang menganggapnya sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan secara otoriter.
Setelah enam jam, Yoon membatalkan perintah tersebut setelah parlemen menentang dengan suara bulat dan menolak pengepungan militer yang diajukan. Keputusan ini memicu krisis politik besar di Korea Selatan, yang mengancam merusak citra negara sebagai salah satu demokrasi yang paling stabil di Asia.
Baca Juga:
Kim Yong-hyun, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, diduga sebagai tokoh utama di balik usulan darurat militer tersebut. Ia sebelumnya telah mengajukan pengunduran dirinya pada 4 Desember 2024 setelah kejadian tersebut. Investigasi yang dilakukan oleh kejaksaan mengarah pada dugaan keterlibatannya dalam memberi saran kepada Presiden Yoon untuk mengeluarkan deklarasi darurat militer.
Sebagai bagian dari penyelidikan, Kim dijerat dengan tuduhan pengkhianatan, yang juga melibatkan Presiden Yoon, serta komandan militer Park An-su, yang merupakan bagian dari tim darurat militer yang diterapkan. Kejaksaan saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Kim, dengan larangan bepergian diberlakukan sementara.
Baca Juga:
Peristiwa ini menambah ketegangan politik di Korsel setelah parlemen gagal menjatuhkan Presiden Yoon dalam pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu (7/12/2024). Meskipun berhasil bertahan dari upaya pemakzulan, beberapa partai oposisi minoritas masih berusaha menggulingkan Yoon, yang mereka anggap telah melanggar prinsip demokrasi dengan langkah darurat militer tersebut.
Krisis ini menjadi tantangan besar bagi Korea Selatan, yang selama ini dikenal sebagai ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer utama Amerika Serikat. Upaya untuk meredakan ketegangan politik ini akan menjadi fokus utama dalam waktu dekat, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap stabilitas politik dan sosial negara tersebut.
(N/014)
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah l
Politik
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
