4 Prajurit BAIS TNI Terdakwa Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Ajukan Banding
JAKARTA Empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan percobaan pembunuhan bere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA— Komisi V DPR RI mengungkap fakta mengejutkan terkait keterbatasan peralatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam operasi evakuasi kapal tenggelam.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa Basarnas hingga saat ini belum memiliki alat sonar yang memadai untuk mendeteksi posisi pasti kapal tenggelam seperti KMP Tunu Pratama di Selat Bali.
"Basarnas belum memiliki alat sonar yang mampu mendeteksi titik lokasi kapal jika terjadi kecelakaan laut. Ini tentu menjadi persoalan serius bagi lembaga SAR nasional, terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan dengan laut yang sangat luas," ujar Lasarus usai rapat bersama Kepala Basarnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/7/2025).
Meski memiliki alat untuk mendeteksi keberadaan korban, Basarnas tetap kesulitan menentukan posisi kapal yang hilang karena ketiadaan sonar jenis multibeam echosounder.
Selain itu, Basarnas juga belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan alat tersebut dan masih harus bergantung pada operator eksternal.
Dalam rapat tersebut, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii membenarkan bahwa lembaganya belum memiliki sonar pendeteksi bawah laut dan masih terkendala keterbatasan anggaran.
Ia menyebut pihaknya hanya memiliki tiga unit Remotely Operated Vehicle (ROV), namun alat ini hanya dapat berfungsi apabila lokasi objek tenggelam telah diketahui sebelumnya.
"Saat ini, kami belum memiliki sonar. Kami hanya punya ROV, namun ROV ini baru bisa bekerja setelah mengetahui keberadaan objek," jelas Syafii.
Menanggapi hal itu, Lasarus menyampaikan bahwa Komisi V DPR akan mengupayakan agar pengadaan alat sonar menjadi prioritas anggaran Basarnas pada tahun 2026 mendatang.
Basarnas mencatat, hingga kini posisi pasti kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada Rabu malam (2/7/2025) di Selat Bali masih belum ditemukan.
Dari informasi yang dihimpun, salah satu kapal milik TNI AL yang ikut serta dalam pencarian telah mendeteksi dua obyek sepanjang 50–60 meter yang diduga sebagai badan kapal tenggelam.
JAKARTA Empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan percobaan pembunuhan bere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi langkah hukum yang ditempuh Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ratusan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam satu panggung untuk bercerita tentang Indonesia melalui film
ENTERTAINMENT
BATU BARA Aksi tawuran yang diduga melibatkan sejumlah remaja kembali terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Republik Indonesia dengan menggelar
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Utara, Bebizie Sri Mulyati, sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dua pegawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perumda Tirtanadi menghadirkan sejumlah kebijakan baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih. Kebijakan it
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengerahkan personel kepolisia
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap MR alias Bos Gendut, gembong narkoba yang menjadi buronan sejak November 2025. MR ditan
HUKUM DAN KRIMINAL