Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Istana Kepresidenan melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) meluruskan pernyataan kontroversial Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang mendorong masyarakat Indonesia untuk mencari kerja di luar negeri.
Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan bahwa ajakan tersebut bukan karena Indonesia kekurangan lapangan pekerjaan, melainkan sebagai bentuk pembukaan peluang seluas-luasnya bagi warga negara untuk memilih opsi karier secara global.
"Lapangan kerja di Indonesia ada. Tapi ada pilihan di luar negeri yang menarik, kan tidak apa-apa. Kita sudah terbiasa dengan budaya merantau," ujar Hasan kepada wartawan di kantornya, Selasa (8/7/2025).
Hasan menyebut bahwa anjuran bekerja ke luar negeri merupakan salah satu cara memperluas kompetisi tenaga kerja Indonesia di kancah global.
Ia menekankan bahwa fenomena tersebut juga mencerminkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Bukan karena tidak ada lapangan kerja di dalam negeri, tapi karena ada opsi menarik di luar. Dengan globalisasi saat ini, banyak peluang kerja di luar yang kalau tidak diambil akan sangat disayangkan," katanya.
Hasan juga menyoroti fakta bahwa sejumlah negara mengalami kekurangan tenaga kerja produktif akibat penurunan jumlah penduduk usia kerja, yang justru bisa menjadi peluang besar bagi pekerja migran dari Indonesia.
Terkait ketersediaan lapangan kerja dalam negeri, Hasan mengklaim bahwa pemerintah telah menciptakan 3,6 juta lapangan kerja baru sejak Februari 2024 hingga Februari 2025.
Sementara itu, Abdul Kadir Karding turut memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang menimbulkan polemik dan sempat dianggap sebagai bentuk "pengusiran" masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.
"Pernyataan saya bukan dalam konteks paksaan, apalagi pengusiran. Ini lebih kepada mendorong masyarakat agar memiliki pilihan kerja yang lebih luas," kata Karding dalam siaran pers terpisah.
Ia menyampaikan bahwa bekerja di luar negeri bukan hanya soal nominal gaji, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan kapasitas pribadi melalui transfer keterampilan, pengalaman, dan jejaring internasional.
"Ibarat makanan, ini hanya pilihan. Kalau ada yang mau kerja ke luar negeri, silakan. Tidak ada yang melarang. Hubungi kami, nanti kami bantu atur," jelas politisi PKB tersebut.
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA