KPK Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Pemkot Tegal, Kegiatan Berlangsung Tertutup
KOTA TEGAL Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi penguatan program pencegahan korupsi berbasis risiko di lingkungan P
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Proses seleksi terbuka calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025–2029 tengah menjadi sorotan publik.
Sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan independensi seleksi untuk menghasilkan kepengurusan yang kredibel dan profesional.
Berdasarkan Pengumuman Nomor: 18/PENG/PANSEL-LPJK/2025 yang ditandatangani Ketua Kelompok Kerja Panitia Seleksi, Prof. Muhamad Abduh, pada 23 Juni 2025, sebanyak 32 peserta dari unsur masyarakat jasa konstruksi telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Mereka berasal dari latar belakang asosiasi profesi, badan usaha, rantai pasok, hingga kalangan akademisi atau pakar.
Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail, menilai pentingnya peran LPJK sebagai lembaga nonstruktural di bawah Kementerian PUPR yang mengemban sebagian fungsi strategis pemerintah, khususnya dalam penguatan teknis jasa konstruksi sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017.
"LPJK berperan krusial dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur nasional. Karena itu, proses seleksi pengurus harus dilakukan secara terbuka, adil, dan bebas dari intervensi," ujar Yakub di Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).
Yakub menegaskan, pihaknya bersama masyarakat akan mengawasi secara ketat jalannya proses seleksi.
Ia mengaku siap mengambil langkah hukum apabila ditemukan indikasi kecurangan atau intervensi dalam bentuk apapun.
"Kami akan terus mengawal proses seleksi calon pengurus LPJK 2025–2029 ini agar berjalan sesuai harapan masyarakat jasa konstruksi," tegasnya.
Ia juga menyebut tengah mengumpulkan data dan informasi sejak awal diumumkannya rekrutmen pada 19 Mei 2025.
Pihaknya ingin memastikan tidak ada celah dalam proses seleksi yang dapat mencederai kepercayaan publik.
"Sekali lagi kami ingatkan, jangan coba-coba bermain mata. Jika ada indikasi penyimpangan, kami tidak akan segan melaporkannya ke pihak berwenang," tutup Yakub.
KOTA TEGAL Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi penguatan program pencegahan korupsi berbasis risiko di lingkungan P
PEMERINTAHAN
MEDAN Jajaran Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) berharap integritas dan etos kerja almarhum Dato&039 Seri
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, emas seberat ratusan gram, hingga aset kripto da
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Denny Indrayana bersama perwakilan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Perwira (FPP)
HUKUM DAN KRIMINAL
KONAWE SELATAN Sebanyak 63 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, didu
PERISTIWA
LANGKAT Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Dusun Ampera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan tidak menahan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Benc
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa
HUKUM DAN KRIMINAL
TOBA Kawasan Danau Toba di Sumatera Utara diselimuti kabut asap pada Rabu, 14 Oktober 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik
PARIWISATA