Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Proses seleksi terbuka calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025–2029 tengah menjadi sorotan publik.
Sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan independensi seleksi untuk menghasilkan kepengurusan yang kredibel dan profesional.
Berdasarkan Pengumuman Nomor: 18/PENG/PANSEL-LPJK/2025 yang ditandatangani Ketua Kelompok Kerja Panitia Seleksi, Prof. Muhamad Abduh, pada 23 Juni 2025, sebanyak 32 peserta dari unsur masyarakat jasa konstruksi telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Mereka berasal dari latar belakang asosiasi profesi, badan usaha, rantai pasok, hingga kalangan akademisi atau pakar.
Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail, menilai pentingnya peran LPJK sebagai lembaga nonstruktural di bawah Kementerian PUPR yang mengemban sebagian fungsi strategis pemerintah, khususnya dalam penguatan teknis jasa konstruksi sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017.
"LPJK berperan krusial dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur nasional. Karena itu, proses seleksi pengurus harus dilakukan secara terbuka, adil, dan bebas dari intervensi," ujar Yakub di Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).
Yakub menegaskan, pihaknya bersama masyarakat akan mengawasi secara ketat jalannya proses seleksi.
Ia mengaku siap mengambil langkah hukum apabila ditemukan indikasi kecurangan atau intervensi dalam bentuk apapun.
"Kami akan terus mengawal proses seleksi calon pengurus LPJK 2025–2029 ini agar berjalan sesuai harapan masyarakat jasa konstruksi," tegasnya.
Ia juga menyebut tengah mengumpulkan data dan informasi sejak awal diumumkannya rekrutmen pada 19 Mei 2025.
Pihaknya ingin memastikan tidak ada celah dalam proses seleksi yang dapat mencederai kepercayaan publik.
"Sekali lagi kami ingatkan, jangan coba-coba bermain mata. Jika ada indikasi penyimpangan, kami tidak akan segan melaporkannya ke pihak berwenang," tutup Yakub.
Seleksi terbuka ini diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan LPJK yang kompeten dan mampu mendukung ekosistem konstruksi nasional yang berdaya saing tinggi.*
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL