Jokowi Berulang Kali Tanya: Kapan Saya Bisa Tunjukkan Ijazah Asli ke Rakyat Indonesia?
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Proses seleksi terbuka calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025–2029 tengah menjadi sorotan publik.
Sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan independensi seleksi untuk menghasilkan kepengurusan yang kredibel dan profesional.
Berdasarkan Pengumuman Nomor: 18/PENG/PANSEL-LPJK/2025 yang ditandatangani Ketua Kelompok Kerja Panitia Seleksi, Prof. Muhamad Abduh, pada 23 Juni 2025, sebanyak 32 peserta dari unsur masyarakat jasa konstruksi telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Mereka berasal dari latar belakang asosiasi profesi, badan usaha, rantai pasok, hingga kalangan akademisi atau pakar.
Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail, menilai pentingnya peran LPJK sebagai lembaga nonstruktural di bawah Kementerian PUPR yang mengemban sebagian fungsi strategis pemerintah, khususnya dalam penguatan teknis jasa konstruksi sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017.
"LPJK berperan krusial dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur nasional. Karena itu, proses seleksi pengurus harus dilakukan secara terbuka, adil, dan bebas dari intervensi," ujar Yakub di Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).
Yakub menegaskan, pihaknya bersama masyarakat akan mengawasi secara ketat jalannya proses seleksi.
Ia mengaku siap mengambil langkah hukum apabila ditemukan indikasi kecurangan atau intervensi dalam bentuk apapun.
"Kami akan terus mengawal proses seleksi calon pengurus LPJK 2025–2029 ini agar berjalan sesuai harapan masyarakat jasa konstruksi," tegasnya.
Ia juga menyebut tengah mengumpulkan data dan informasi sejak awal diumumkannya rekrutmen pada 19 Mei 2025.
Pihaknya ingin memastikan tidak ada celah dalam proses seleksi yang dapat mencederai kepercayaan publik.
"Sekali lagi kami ingatkan, jangan coba-coba bermain mata. Jika ada indikasi penyimpangan, kami tidak akan segan melaporkannya ke pihak berwenang," tutup Yakub.
Seleksi terbuka ini diharapkan dapat menghasilkan kepengurusan LPJK yang kompeten dan mampu mendukung ekosistem konstruksi nasional yang berdaya saing tinggi.*
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG UTARA Polisi menyelidiki temuan benda menyerupai peluru mimis senapan angin di dalam potongan daging sapi yang menjadi menu Prog
PERISTIWA
SOLO Sidang gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Kamis, 27 Ag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi salah satu tuntutan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah mahasiswa Universitas Terbuka (UT) bersama warga lainnya tertahan saat hendak menuju Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat,
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui dua pendekatan, yak
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut memperkuat sinergi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membubarkan diri dan meninggalkan area depan Gedung DPR/M
PERISTIWA
JAKARTA DPR RI menyetujui Sarjito sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otorita
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL