JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan fakta mengejutkan: sebanyak 571 ribu rekening penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat dalam judi online bahkan pendanaan terorisme. PPATK memastikan seluruh rekening tersebut sudah diblokir.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Sabtu (12/7/2025). Menurutnya, pemblokiran dilakukan segera setelah ditemukan indikasi penyalahgunaan bantuan negara.
"Iya (langsung diblokir). Jika terkait bansos, sudah terverifikasi berdasarkan NIK. Mau sadar atau tidak, intinya uang bansos tidak boleh dipakai judol," tegas Ivan.
Baca Juga:
Uang Negara Disalahgunakan
PPATK menyatakan bahwa verifikasi terus dilakukan terhadap data rekening yang terdaftar sebagai penerima bansos. Bahkan, beberapa pemilik rekening yang diblokir disebut sudah mulai datang ke bank untuk mengklarifikasi dan mengurus pembukaan rekening kembali.
Baca Juga:
"Memang saat ini sedang diverifikasi. Ada banyak pemilik rekening datang ke bank dan sudah dibuka rekeningnya," ujar Ivan.
Data awal menyebutkan bahwa nilai transaksi judi online dari rekening penerima bansos mencapai hampir Rp 1 triliun, sebuah angka fantastis yang menunjukkan skala permasalahan serius.
Tak Hanya Judi Online, Ada Indikasi Terorisme dan Korupsi
Ivan juga menyampaikan bahwa temuan ini baru berasal dari satu bank. Analisis berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mengaitkan banyak penerima bansos tidak hanya dengan perjudian online, tetapi juga tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme.
"Baru satu bank, ya. Jadi kita cocokkan NIK-nya. Ternyata memang ada NIK penerima bansos yang juga pemain judol, ada juga yang terkait pidana korupsi dan pendanaan terorisme," paparnya dalam pernyataan di Gedung DPR RI, Kamis (10/7).
Istana: Penerima Terindikasi Akan Dicoret
Menanggapi hal ini, pihak Istana Negara disebutkan tengah mempertimbangkan mencoret nama-nama penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan untuk aktivitas ilegal. Langkah ini dianggap penting guna menjaga akuntabilitas penyaluran bansos yang berasal dari uang negara.*
(d/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal