Jokowi Keliling Indonesia Mulai Juni 2026, Pengamat: Ahli Pencitraan
JAKARTA Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Utama Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio, menilai rencana mantan Presiden Jo
POLITIK
SEOUL -Hampir 150.000 demonstran memadati jalan-jalan di sekitar gedung Majelis Nasional Korea Selatan pada Sabtu (7/12/2024), menuntut Presiden Yoon Suk Yeol untuk segera mundur dari jabatannya. Aksi protes besar-besaran ini terjadi bersamaan dengan digelarnya sidang pleno untuk voting mosi pemakzulan Presiden Yoon.
Menurut laporan Yonhap yang mengutip AFP, polisi memperkirakan sekitar 149.000 orang hadir dalam aksi tersebut hingga pukul 17.30 waktu setempat, meskipun penyelenggara aksi mengklaim jumlah peserta mencapai satu juta orang. Demonstran yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari serikat pekerja, mahasiswa, hingga warga biasa, berkerumun di depan gedung Majelis Nasional, di bagian barat Seoul, meskipun cuaca saat itu sangat dingin.
Para demonstran membawa berbagai poster yang mendesak pemakzulan Yoon, dengan salah satunya bertuliskan, “Lengserkan dia.” Selain itu, aksi ini juga ditandai dengan sorakan “Lindungi negara dengan kekuatan cahaya lilin,” di mana para peserta menyalakan lampu ponsel mereka secara serentak sebagai bentuk solidaritas dan protes damai.
Sementara itu, di dalam gedung parlemen, proses voting pemakzulan berlangsung dengan sejumlah ketegangan. Sebagian besar anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai yang menaungi Yoon, melakukan aksi walkout, meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk penolakan terhadap mosi pemakzulan. Hanya satu anggota PPP yang tetap berada di dalam untuk mengikuti jalannya voting. Aksi walkout ini menambah ketidakpastian mengenai apakah mosi pemakzulan akan berhasil diloloskan.
Untuk meloloskan mosi pemakzulan, parlemen Korsel membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota, yang berarti sekitar 200 dari 300 anggota parlemen harus mendukungnya. Partai Demokrat dan partai-partai oposisi kecil lainnya memiliki total 192 kursi, sehingga mosi pemakzulan membutuhkan setidaknya delapan anggota dari PPP untuk bergabung dengan oposisi agar mencapai kuorum. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah beberapa anggota dari PPP akan memutuskan untuk mendukung mosi tersebut.
Protes besar ini menandakan ketegangan politik yang semakin memuncak di Korea Selatan, dengan semakin banyak warga yang menuntut perubahan kepemimpinan setelah sejumlah kebijakan kontroversial yang diambil oleh Presiden Yoon Suk Yeol, termasuk deklarasi darurat militer yang memicu kekhawatiran di kalangan publik.
(N/014)
JAKARTA Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Utama Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio, menilai rencana mantan Presiden Jo
POLITIK
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjelaskan penyebab sejumlah jemaah haji asal Bangkalan yang tergabung dalam Kelompok Ter
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kesiapan tenaga pendidik dalam rencana pemerintah memperluas pembelajaran Bah
NASIONAL
MAGELANG Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta para alumni SMA Taruna Nusantara untuk terus meningkatkan kapasitas diri agar ma
NASIONAL
MEDAN Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap modus penjualan ratusan sepeda motor tanpa dokumen resmi yang ditemukan di delapan gudang
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh sekelompok pemuda bersenjata tajam menggemparkan warga Kecamatan Tanjung Tiram, Kabu
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak generasi muda Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas d
NASIONAL
CIREBON Seorang mantan calon anggota legislatif (caleg) di Kota Cirebon berinisial H (43) diduga melakukan pemerasan dan eksploitasi sek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara menyusul penetapan wabah Ebola di Republik Demokratik
KESEHATAN
JAKARTA Pemerintah kini memiliki kewenangan untuk membekukan atau menangguhkan ekspor minyak bumi hasil produksi dalam negeri apabila kond
EKONOMI