Terungkap di Sidang, Sisprian Sebut Intelijen Bea Cukai Didoktrin “Menghalalkan Segala Cara”
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sisprian Subiaksono, mengungk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) angkat suara terkait rencana pemberian bantuan sosial (bansos) seumur hidup bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).
Ia menegaskan bahwa penyaluran bansos harus mengacu pada data yang valid agar tepat sasaran dan tidak sembarangan.
"Semua pada dasarnya kita berdasarkan data. Tidak bisa berdasarkan hanya pendapat setiap orang. Jadi selama datanya ada, valid, ya bisa kita beri bansos," ujar Gus Ipul saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (15/7/2025).
Mensos menambahkan bahwa prioritas utama penerima bansos adalah masyarakat yang tergolong miskin dan miskin ekstrem, terutama yang masuk dalam desil 1. Kelompok rentan lain seperti desil 2, 3, dan 4 juga berhak menerima bantuan pemerintah.
"Siapa saja yang membutuhkan itu, terutama yang di desil 1. Desil 1 itu adalah miskin dan miskin ekstrim. Itu yang kita prioritaskan. Setelah itu di desil 2, desil 3, sampai desil 4, itu yang kita anggap sebagai kelompok rentan, yang masih membutuhkan bantuan pemerintah," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTESN), yang bertujuan menciptakan satu data terpadu untuk memperbaiki penyaluran program sosial agar lebih tepat sasaran.
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga menyatakan bahwa bansos seumur hidup hanya akan diberikan kepada tiga kategori utama: lansia, difabel, dan ODGJ. Untuk kategori lain, seperti masyarakat miskin, pemberian bansos dibatasi maksimal selama lima tahun.
"Untuk sementara maksimal 5 tahun, kecuali untuk difabel, manula, dan ODGJ itu abadi, bansos terus," ujar Cak Imin dalam sebuah acara di Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
Sementara itu, pemerintah masih menunggu standar dan data terbaru terkait penerima bansos kategori masyarakat miskin agar program bantuan sosial bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.*
(d/j006)
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sisprian Subiaksono, mengungk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Proses pengadaan proyek pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat tahun anggaran
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Jalan Besar Namorambe yang menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Medan, Sumatera Utara, rusak parah dan menjadi
NASIONAL
JAKARTA Proses penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dibahas dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026)
NASIONAL
JAKARTA Rocky Gerung resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung resmi mengajukan kasasi atas putusan banding mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Syahganda menggantik
SOSOK
MEDAN Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mencatat bantuan pascabencana telah disalurkan kepada 13.702 keluarga penerima manfaat (KPM)
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah memperkuat sinergi untuk mempersiapka
PEMERINTAHAN