JAKARTA – Proses penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dibahas dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (2/10/2026).
Dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan dasar yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan Gibran yang pernah menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Agenda sidang memang secara khusus menghadirkan keterangan dari Kemendikdasmen serta Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Australia.Baca Juga:
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan penilaian dilakukan dengan melihat beberapa aspek, termasuk lama belajar, catatan akademik, dan struktur kurikulum.
Gogot menjelaskan Kemendikdasmen menghitung masa pendidikan Gibran secara kumulatif.
Menurut dia, masa pendidikan tersebut mencakup pendidikan selama dua tahun di Australia dan pendidikan lanjutan di UTS Insearch.
"Ada tiga yang kita nilai. Yang pertama adalah lama studi selama 3 tahun, artinya telah menjalani 2 tahun di Australia, Secondary 3 and Secondary 4. Soalnya, kalau mau lanjut 1 tahun selesai gitu, dapat A-Level. Cuma, karena melanjutkan ke Australia, sistem yang berbeda, masuklah ke UTS Insearch. Dari UTS Insearch ini, kita hitung kumulatif ya belajarnya, dari yang tadi kami sampaikan, certificate of attendance," kata Gogot.
Menurut Gogot, certificate of attendance menunjukkan periode pendidikan Gibran sejak Februari 2005 hingga Oktober 2006.
"Yaitu Februari Februari 2005 sampai Oktober 2006. Artinya 1 tahun 8 bulan yang disebut tadi ada ya 6 semester," sambungnya.
Gogot mengatakan tingkat kehadiran Gibran tercatat sekitar 90 persen dalam certificate of attendance.
Selain itu, tim penilai menggunakan academic record yang mencantumkan tahun dan semester pendidikan.
"Di dalam academic record itu ada semester disebutkan. Ada year, ada semester. Di year itu disebutkan tahunnya, 2005, 2006. Kemudian di semesternya ada 1, 2, 3, ada 3 semester," jawab Gogot.
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI
JAKARTA Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Sebanyak 26
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Kondisi Jalan Perhubungan Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dikeluhkan warga. Sejumlah titik
NASIONAL
JAKARTA Posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA kembali mengalami perubahan setelah seluruh pertandingan fase grup FIFA ASEAN Cup 202
OLAHRAGA
JAKARTA Dunia usaha masih melihat adanya ruang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026 dan memasuki 2027. N
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 pekerja migran irregular atau ilegal asal Sumatera Utara diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa mengatakan seluruh saran, masukan, dan pertimbangan yang diber
NASIONAL
MEDAN Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, mulai d
EKONOMI
