Polres Bangli Terima Penyuluhan Hukum dari Bidkum Polda Bali, Fokus pada Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BANGLI – Guna meningkatkan pemahaman hukum dan profesionalisme anggota, Polres Bangli menerima penyuluhan hukum dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali yang berlangsung di Gedung Sasana Bhayangkara, Rabu (16/7).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penyuluhan, AKBP I Made Krisna Mahardika, S.H., M.H., dengan mengangkat topik penting, yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA ini dihadiri oleh Wakapolres Bangli, Kompol Willa Jully Nendissa, S.I.K., Kasi Kum Polres Bangli IPTU I Made Wiriana, S.H., serta sekitar 70 peserta dari jajaran Bag, Sat, Si, dan Polsek se-Bangli.

Dalam sambutannya, Kompol Willa menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Bidkum Polda Bali yang secara rutin memberikan penyuluhan hukum kepada jajaran Polres Bangli.

Ia menegaskan pentingnya pemahaman terhadap isu PKDRT bagi personel Polri dalam melaksanakan tugas yang humanis dan profesional.

"Pemahaman hukum adalah landasan penting bagi kita dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Saya harap seluruh peserta dapat menyimak materi dengan sungguh-sungguh dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," ujar Kompol Willa.

Sementara itu, AKBP I Made Krisna Mahardika yang mewakili Kabidkum Polda Bali menyampaikan bahwa penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Subbid Sunluhkum dalam memperkuat pemahaman anggota terhadap regulasi hukum, khususnya yang menyangkut hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

"Diharapkan materi yang disampaikan dapat dipahami secara mendalam, diterapkan di lapangan, serta disosialisasikan kembali kepada personel lainnya," ujarnya.

Penyuluhan ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta.

Kegiatan berjalan lancar dan penuh antusiasme, mencerminkan komitmen Polres Bangli dan Polda Bali dalam mewujudkan Polri yang profesional, bermartabat, dan responsif terhadap isu-isu sosial di masyarakat, khususnya dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.*