Bina Mental dan Fisik, HKA Persiapkan Petugas Layanan Tol Kutepat untuk Arus Mudik Idul Fitri
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja di Gedung Presisi Polri, lantai 10, Jakarta.
Kegiatan ini berlangsung dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB dan dihadiri oleh seluruh jajaran Kabid Propam Polda se-Indonesia, serta para pejabat utama Divpropam.
.jpeg)
.jpeg)
Selain evaluasi, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada Kabid Propam Polda yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan fungsi pengamanan dan pengawasan internal.
Dorongan Integritas dan Adaptasi Dinamis
Dalam arahannya, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
Ia juga mendorong setiap personel untuk terus adaptif terhadap dinamika tugas serta memperkuat sinergitas antar unit pengawasan di seluruh wilayah Indonesia.
"Seluruh personel harus adaptif terhadap dinamika tugas dan meningkatkan sinergitas antar unit pengawasan, baik di tingkat pusat maupun kewilayahan," ujar Irjen Abdul Karim.
Evaluasi dan Strategi Pencegahan
Sementara itu, Karo Paminal Brigjen Pol Yudo Hermanto memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan melekat, khususnya dalam menangani dugaan pelanggaran oleh anggota. Ia menekankan pentingnya strategi pencegahan berbasis pembinaan berkelanjutan sebagai langkah utama menjaga integritas personel.

Karo Provos Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak turut menegaskan peran vital Provos sebagai ujung tombak penegakan disiplin dan tata tertib di lapangan. Ia menyampaikan perlunya peningkatan kehadiran aktif Provos di setiap satuan kerja, termasuk langkah-langkah konkret dalam penegakan aturan.
Sedangkan Karo Wabprof Brigjen Pol Agus Wijayanto, yang diwakili oleh Sesro Wabprof Kombes Pol Armaini, menggarisbawahi peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran kode etik melalui sidang yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel.
Menuju Pengawasan Polri yang Modern dan Berkeadilan
Kegiatan Anev ini menjadi momentum penting bagi Divpropam Polri untuk melakukan konsolidasi nasional dalam penguatan pengawasan internal. Harapannya, sistem pengamanan dan disiplin di lingkungan Polri semakin modern, terpercaya, dan berkeadilan sejalan dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).
"Melalui Anev ini, kita dorong peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan agar Propam menjadi pengawas internal yang profesional dan menjadi panutan," pungkas Irjen Abdul Karim.*
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
OlehMichael F. UmbasTIDAK semua pertemuan tingkat tinggi dunia melahirkan sejarah. Banyak di antaranya yang berlalu sekadar menjadi ajang f
OPINI
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyepakati perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai b
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama pada Jumat, 20 Februari 2026. Salah satu yang dilanti
NASIONAL
BINJAI, SUMUT Kasus dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai terus berkembang. Setelah mantan ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsumen rumah mewah kawasan Kota Deli Megapolitan (KDM), saat ini kecewa. Ini akibat status tanah rumah yang dibeli dengan harga
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUWANGI Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di Pantai Plengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupat
NASIONAL
JAKARTA Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, meluncurkan Kartu Stop Work Authority (SWA)
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,95 miliar untuk pembangunan lift di kantor Dinas Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru penyimpanan uang suap oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL