Mualem Tegaskan JKA Tak Dihapus, Hanya Disesuaikan
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja di Gedung Presisi Polri, lantai 10, Jakarta.
Kegiatan ini berlangsung dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB dan dihadiri oleh seluruh jajaran Kabid Propam Polda se-Indonesia, serta para pejabat utama Divpropam.
.jpeg)
.jpeg)
Selain evaluasi, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada Kabid Propam Polda yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan fungsi pengamanan dan pengawasan internal.
Dorongan Integritas dan Adaptasi Dinamis
Dalam arahannya, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
Ia juga mendorong setiap personel untuk terus adaptif terhadap dinamika tugas serta memperkuat sinergitas antar unit pengawasan di seluruh wilayah Indonesia.
"Seluruh personel harus adaptif terhadap dinamika tugas dan meningkatkan sinergitas antar unit pengawasan, baik di tingkat pusat maupun kewilayahan," ujar Irjen Abdul Karim.
Evaluasi dan Strategi Pencegahan
Sementara itu, Karo Paminal Brigjen Pol Yudo Hermanto memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan melekat, khususnya dalam menangani dugaan pelanggaran oleh anggota. Ia menekankan pentingnya strategi pencegahan berbasis pembinaan berkelanjutan sebagai langkah utama menjaga integritas personel.

Karo Provos Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak turut menegaskan peran vital Provos sebagai ujung tombak penegakan disiplin dan tata tertib di lapangan. Ia menyampaikan perlunya peningkatan kehadiran aktif Provos di setiap satuan kerja, termasuk langkah-langkah konkret dalam penegakan aturan.
Sedangkan Karo Wabprof Brigjen Pol Agus Wijayanto, yang diwakili oleh Sesro Wabprof Kombes Pol Armaini, menggarisbawahi peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran kode etik melalui sidang yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel.
Menuju Pengawasan Polri yang Modern dan Berkeadilan
Kegiatan Anev ini menjadi momentum penting bagi Divpropam Polri untuk melakukan konsolidasi nasional dalam penguatan pengawasan internal. Harapannya, sistem pengamanan dan disiplin di lingkungan Polri semakin modern, terpercaya, dan berkeadilan sejalan dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).
"Melalui Anev ini, kita dorong peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan agar Propam menjadi pengawas internal yang profesional dan menjadi panutan," pungkas Irjen Abdul Karim.*
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL