Kejagung Segera Tetapkan Jurist Tan sebagai DPO, Diduga Berada di Australia

JAKARTA - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) memastikan akan segera menetapkan Jurist Tan, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Jurist Tan yang menjabat sebagai Staf Khusus Mendikbudristek periode 2020–2024 hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik dan keberadaannya masih belum diketahui secara pasti.

"Kami tidak lagi akan melakukan pemanggilan. Penyidik sedang merencanakan menetapkan DPO, dan akan ditindaklanjuti dengan Red Notice Interpol," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (16/7).

Informasi dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyebut Jurist Tan diduga berada di Australia. Terkait hal ini, Kejagung menyatakan masih akan melakukan verifikasi.

"Semua informasi akan ditampung, kami deteksi dulu keberadaannya dan pastikan kebenarannya," ujar Anang.

Kejagung menyatakan sedang menjalin koordinasi dengan sejumlah negara tetangga dalam upaya pelacakan posisi Jurist Tan.

Empat Tersangka, Kerugian Negara Capai Rp1,9 Triliun

Sebelumnya, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk program digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022.

Keempat tersangka tersebut adalah:

JT (Jurist Tan) – Mantan Staf Khusus Mendikbudristek 2020–2024

IBAM (Ibrahim Arief) – Mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek

SW (Sri Wahyuningsih) – Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021