JAKARTA — Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa inovasi daerah tidak harus selalu berbasis teknologi atau digital.
Menurutnya, esensi utama dari inovasi adalah kemampuannya menjawab persoalan nyata masyarakat dan memberikan manfaat langsung.
"Inovasi itu harus memberikan manfaat, tidak harus digital atau melulu menciptakan aplikasi. Inovasi sebaiknya lahir dari permasalahan lokal yang dihadapi pemerintah daerah," ujar Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
Baca Juga:
Pernyataan tersebut disampaikan saat mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) agar mampu menciptakan inovasi berbasis kebutuhan dan permasalahan lokal.
Yusharto mencontohkan Gerakan Sejuta Kotak Umat dari Kabupaten Blora sebagai inovasi sederhana namun berdampak besar. Gerakan tersebut mendorong masyarakat membuat pupuk organik dari limbah peternakan secara komunal. Hasilnya, bukan hanya mengatasi kelangkaan pupuk kimia, tapi juga meningkatkan hasil pertanian dan menambah penghasilan warga.
Baca Juga:
"Di tahun kedua, mereka berhasil menggantikan 30 persen kebutuhan pupuk bersubsidi. Inilah inovasi yang langsung dirasakan manfaatnya," ungkapnya.
Dorongan Inovasi di Sektor Kesehatan
Tak hanya di bidang pertanian, Yusharto juga menekankan pentingnya inovasi di sektor kesehatan, khususnya dari rumah sakit daerah, puskesmas, dan posyandu. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar yang masih belum tergarap maksimal.
Ia menyoroti pencapaian tenaga medis di sejumlah daerah yang telah menghasilkan produk inovatif dan mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
"Catatan saya, bahkan ada perawat dan dokter yang punya hingga 14 produk inovatif yang terdaftar HAKI. Ini harus terus kita dorong," tegasnya.
Sumut Alami Peningkatan, Tapi Butuh Perkuat Inovasi Nyata
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyebut kinerja inovasi Sumut pada 2024 mengalami peningkatan. Namun, ia menilai perlu ada penguatan di aspek hasil kreatif, terutama pada jumlah dan kualitas inovasi yang benar-benar diterapkan di lapangan.
"Semua daerah punya permasalahan khas. Dari dinas pertanian, perhubungan, hingga pendidikan. Dan dari sanalah inovasi harus dimulai — dari masalah, bukan dari tren," pungkasnya.*
(at/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal