TAPSEL - Seorang anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) berinisial ASH, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, resmi dilaporkan ke Polres Tapsel atas dugaan perambahan hutan lindung negara dan tindakan intimidatif terhadap aparat TNI.
Laporan tersebut dilayangkan oleh Gabungan Aliansi Pergerakan Tapanuli (GAPERTA) dengan nomor pengaduan Istimewa / G-TS/DUM/VII/2025 tertanggal 14 Juli 2025. Dugaan tersebut tidak hanya menyorot pelanggaran lingkungan, tapi juga penyalahgunaan kekuasaan dengan menyebut nama Presiden Prabowo Subianto dalam konteks intimidatif.
Hutan Lindung Diubah Jadi Lahan Sawit
Menurut GAPERTA, lokasi perambahan terjadi di kawasan hutan lindung perbatasan Tapsel–Paluta, tepatnya di Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa kawasan hutan tersebut telah dipasang portal besi bertuliskan larangan masuk, serta ditanami kelapa sawit dan dibangun rumah permanen.
"Areal itu seolah jadi milik pribadi, padahal dalam peta resmi adalah kawasan lindung," ujar Stevenson Ompu Sunggu dari GAPERTA. Ia menyebut tindakan ini melanggar UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan.
Dugaan Intimidasi Terhadap Babinsa
Tak hanya merambah hutan, ASH diduga menekan aparat TNI (Babinsa) yang melakukan pengawasan. Dalam proses itu, nama Presiden Prabowo Subianto disebut untuk memberikan kesan tindakan tersebut 'dilindungi' oleh kekuasaan pusat.
"Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Menggunakan nama pemimpin nasional untuk mengintimidasi aparat adalah tindakan tidak etis dan sangat berbahaya," tegas Stevenson.
Pertanyaan Etis dan Hukum Muncul
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar soal moralitas dan kepatuhan anggota dewan terhadap hukum. Apakah mungkin seorang legislator tak memahami isi Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang melindungi hutan lindung?
Lebih dari itu, ASH disebut-sebut memiliki kedekatan politik dengan Bupati Tapsel yang berasal dari partai sama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan dalam penegakan hukum.
SAMOSIR Perayaan Hari Ulos akan kembali digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Desa Sait Ni Huta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosi
Seni dan Budaya
TANGERANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 p
Ekonomi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi yang ia gambarkan sebagai penyaki
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mela
Pemerintahan
DAIRI Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak agar aktivitas perambahan hutan atau deforestasi di wilayah Desa Parbuluan V
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap sebagian politisi di tanah air yang dinilainya e
Ekonomi
BADUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus pembunuhan berencana yang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang warga Kecamatan Medan Timur, Mawardi (61), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu tak terdengar kabarnya pascake
Politik
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa cuaca panas ekstrem yang melanda sebagian besar wilaya
Peristiwa
