KPK Ungkap Cara Paling Efektif Lawan Korupsi: Dimulai dari Pendidikan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi j
PENDIDIKAN
JAKARTA - Aktivis pemuda nasional sekaligus Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Benny, menyatakan dukungan penuh terhadap program pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Sumatera Barat.
Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat sekaligus mendukung pembangunan berbasis kearifan lokal.
"Program ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, keberhasilannya akan maksimal jika sosialisasi benar-benar menyentuh komunitas adat di nagari-nagari," ujar Benny saat ditemui di Jakarta, Sabtu (19/7).
Pelibatan Tokoh Adat Jadi Kunci
Benny menekankan pentingnya pelibatan langsung tokoh adat seperti datuak, ninik mamak, dan pemangku adat dalam kegiatan sosialisasi. Menurutnya, tokoh adat memegang peran sentral sebagai pengelola tanah ulayat secara turun-temurun, sehingga kehadiran mereka bisa memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mempercepat proses legalisasi tanah tanpa menimbulkan kebingungan.
"Partisipasi aktif ninik mamak dan masyarakat adat sangat tepat dan perlu terus ditingkatkan," tambahnya.
Apresiasi untuk Rezka Oktoberia
Dalam kesempatan tersebut, Benny juga mengapresiasi kehadiran Rezka Oktoberia, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, yang turun langsung ke lapangan untuk menjelaskan pentingnya reforma agraria kepada masyarakat.
"Kehadiran Ibu Rezka menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Kami berharap sinergi ini semakin diperkuat dengan kolaborasi tokoh adat dan pemuda nagari," kata Benny.
Tanah Ulayat Sebagai Identitas Budaya
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi j
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku pernah terpikir untuk mencari pendengung atau buzzer yang sempat menjelekkan dir
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang menempuh jalur hukum terkait pernyat
POLITIK
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyatakan akan menindaklanjuti arahan Gubernur Sumatera Utara terkait rencana kenaikan honor guru
PENDIDIKAN
ACEH SINGKIL Sekolahsekolah Muhammadiyah di Aceh didorong untuk bangkit pascabencana hidrometeorologi dan memperkuat peran pendidikan d
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 melalui Peraturan Presiden No
NASIONAL
JAKARTA SPBU Vivo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Diesel Primus Plus menjadi Rp30.890 per liter mulai 1 Mei 2026.Kenaikan
EKONOMI
BANDUNG Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menetapkan enam pelajar sebagai tersangka dalam kasus perusakan fasilitas umum saat k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menilai kondisi politik dan tata kelola negara saat ini seperti gerakan
NASIONAL
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap menyatakan bahwa fondasi ekonomi Sumatera Utara saat ini berad
EKONOMI