Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA - Aktivis pemuda nasional sekaligus Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Benny, menyatakan dukungan penuh terhadap program pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Sumatera Barat.
Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat sekaligus mendukung pembangunan berbasis kearifan lokal.
"Program ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, keberhasilannya akan maksimal jika sosialisasi benar-benar menyentuh komunitas adat di nagari-nagari," ujar Benny saat ditemui di Jakarta, Sabtu (19/7).
Pelibatan Tokoh Adat Jadi Kunci
Benny menekankan pentingnya pelibatan langsung tokoh adat seperti datuak, ninik mamak, dan pemangku adat dalam kegiatan sosialisasi. Menurutnya, tokoh adat memegang peran sentral sebagai pengelola tanah ulayat secara turun-temurun, sehingga kehadiran mereka bisa memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mempercepat proses legalisasi tanah tanpa menimbulkan kebingungan.
"Partisipasi aktif ninik mamak dan masyarakat adat sangat tepat dan perlu terus ditingkatkan," tambahnya.
Apresiasi untuk Rezka Oktoberia
Dalam kesempatan tersebut, Benny juga mengapresiasi kehadiran Rezka Oktoberia, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, yang turun langsung ke lapangan untuk menjelaskan pentingnya reforma agraria kepada masyarakat.
"Kehadiran Ibu Rezka menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Kami berharap sinergi ini semakin diperkuat dengan kolaborasi tokoh adat dan pemuda nagari," kata Benny.
Tanah Ulayat Sebagai Identitas Budaya
Benny menegaskan bahwa tanah ulayat bukan sekadar masalah administratif, melainkan bagian dari identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat Minangkabau.
"Sertifikasi ini penting untuk kepastian hukum sekaligus menjaga warisan leluhur. Ini langkah maju dalam menyatukan hukum negara dan nilai-nilai adat," ujarnya.
Dukungan untuk Pendidikan dan Infrastruktur
Selain itu, Benny mendesak percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di nagari-nagari terpencil agar anak-anak mendapat akses pendidikan yang adil dan layak. Ia juga mendukung pembangunan jalan tol di Sumatera Barat, dengan catatan pembangunan harus menghormati tanah ulayat dan kepentingan masyarakat lokal.
"Pendidikan dan infrastruktur adalah hak rakyat, tapi harus dibangun dengan hati. Sertifikasi tanah ulayat menjadi dasar agar pembangunan berjalan tanpa konflik," pungkas Benny.*
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK