Usman Hamid Tantang Istana Buktikan Pernyataan Prabowo soal Aksi ‘Indonesia Gelap’ Didanai Koruptor

JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" didanai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beberapa waktu lalu.

Ia menyinggung gelombang unjuk rasa yang sempat marak, termasuk aksi "Kabur Aja Dulu", dengan menyebut bahwa gerakan tersebut digerakkan oleh koruptor yang tidak ingin perubahan berlangsung di Indonesia.

Merespons hal itu, Usman Hamid menilai tudingan tersebut tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

"Ini tuduhan serius yang tidak bisa hanya dilontarkan begitu saja. Tanpa data dan bukti yang jelas, pernyataan seperti ini justru bisa menyesatkan opini publik," tegas Usman dalam keterangannya, Senin (21/7).

Lebih lanjut, Usman menantang Istana, termasuk institusi keamanan seperti Mabes TNI, untuk menunjukkan bukti konkret jika memang ada keterlibatan koruptor dalam pendanaan aksi tersebut.

"Jika benar ada unsur pidana, maka mestinya dibuktikan melalui proses hukum yang transparan. Jangan hanya sebatas wacana politik," ujarnya.

Menurut Usman, pernyataan seperti itu bisa menjadi preseden berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di ruang demokrasi.

Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan tuduhan yang menyasar gerakan sipil.

Aksi Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu sebelumnya digelar oleh sejumlah kelompok sipil dan mahasiswa sebagai bentuk kritik terhadap situasi sosial-politik di Indonesia.

Aksi ini mendapat dukungan luas di media sosial dan digelar di sejumlah kota besar.

Presiden Prabowo dalam pernyataannya menyebut bahwa gerakan tersebut merupakan upaya menggagalkan agenda perbaikan bangsa, yang menurutnya ditunggangi oleh pihak-pihak berkepentingan, termasuk para koruptor.

Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Istana mengenai bukti pendukung dari pernyataan tersebut.*