KPK Siap Serahkan Data Harta Kekayaan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jika Diminta Kejagung
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap memberikan dukungan data berupa analisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan publik.
Pernyataan ini disampaikan melalui Nota Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumut terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPj) APBD 2024, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Medan, Selasa (22/7/2025).
"Program pengentasan kemiskinan juga didorong melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis pemberdayaan masyarakat," ujar Togap, menyampaikan pesan Gubernur Bobby.
Ia menjelaskan bahwa masukan dari anggota dewan menjadi bahan evaluasi penting dalam penguatan perencanaan dan penganggaran pembangunan, agar lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Pemprov Sumut juga tengah menerapkan sistem "Budgeting for Results", yaitu pendekatan penganggaran berbasis hasil.
Sistem ini bertujuan untuk mengukur dampak anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengeluaran publik.
"Kami memperkuat integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, serta memperbaiki koordinasi internal agar tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas," tegas Sekdaprov.
Langkah ini diikuti dengan inovasi pelayanan publik, seperti pengembangan aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama (BBN-KB) secara non tunai, guna meningkatkan penerimaan daerah.
Terkait isu kemiskinan, Pemprov Sumut mengedepankan strategi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Program ini disiapkan agar implementasinya langsung menyasar kelompok rentan dan daerah tertinggal.
Setelah agenda nota jawaban gubernur, rapat paripurna berlanjut dengan penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut tentang Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, didampingi Wakil Ketua Sutarto, Ricky Anthony, dan Salman Alfarisi, serta dihadiri para anggota DPRD, pimpinan OPD, dan pejabat Pemprov lainnya.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap memberikan dukungan data berupa analisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menurunkan delapan personel untuk membantu proses distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke
NASIONAL
MEDAN Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Nadapdap, meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera
POLITIK
MEDAN Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan membuat masyarakat harus m
PERISTIWA
MEDAN Penyidik Polrestabes Medan mengungkap perkembangan terbaru dalam kasus kematian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pertanah
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjung Jabung Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembunuhan yang terj
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Aparat kepolisian menangani kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Kecamatan Mendahara Ulu, K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) kembali menguat pada perdagangan Rabu, 15 Juli 2026. Kenaikan ini men
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal perdagangan Rabu, 15 Juli 2026. Penguatan mata u
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memulai perdagangan Rabu, 15 Juli 2026, dengan penguatan tipis. Kenaikan indeks didorong oleh
EKONOMI