Bongkar Mega Skandal Haji Rp622 Miliar, KPK Siap 'Gempur' Sidang Yaqut Pakai 303 Saksi
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan publik.
Pernyataan ini disampaikan melalui Nota Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumut terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPj) APBD 2024, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Medan, Selasa (22/7/2025).
"Program pengentasan kemiskinan juga didorong melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis pemberdayaan masyarakat," ujar Togap, menyampaikan pesan Gubernur Bobby.
Ia menjelaskan bahwa masukan dari anggota dewan menjadi bahan evaluasi penting dalam penguatan perencanaan dan penganggaran pembangunan, agar lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Pemprov Sumut juga tengah menerapkan sistem "Budgeting for Results", yaitu pendekatan penganggaran berbasis hasil.
Sistem ini bertujuan untuk mengukur dampak anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengeluaran publik.
"Kami memperkuat integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, serta memperbaiki koordinasi internal agar tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas," tegas Sekdaprov.
Langkah ini diikuti dengan inovasi pelayanan publik, seperti pengembangan aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama (BBN-KB) secara non tunai, guna meningkatkan penerimaan daerah.
Terkait isu kemiskinan, Pemprov Sumut mengedepankan strategi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Program ini disiapkan agar implementasinya langsung menyasar kelompok rentan dan daerah tertinggal.
Setelah agenda nota jawaban gubernur, rapat paripurna berlanjut dengan penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut tentang Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, didampingi Wakil Ketua Sutarto, Ricky Anthony, dan Salman Alfarisi, serta dihadiri para anggota DPRD, pimpinan OPD, dan pejabat Pemprov lainnya.*
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL