Usai Diperiksa Kejati Sumut, Harta Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap Jadi Sorotan
MEDAN Nama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menjadi perhatian publik setelah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
POLITIK
JAKARTA – Isu moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali mengemuka dan memicu perdebatan sengit di kancah politik nasional.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan pihaknya akan segera melakukan kajian mendalam terkait usulan kontroversial tersebut.
"Soal apakah perlu dimoratorium atau tidak, nanti kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam, perlu apa tidaknya," ujar Bahtra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Usulan moratorium ini datang dari Partai NasDem yang menilai pembangunan IKN perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta prioritas nasional lainnya.
NasDem juga menyoroti belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran IKN, sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
"Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai NasDem kemudian berinisiatif memberikan usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami, nanti akan kami lihat lebih jauh," lanjut Bahtra.
Selain mempertimbangkan aspek fiskal, DPR juga harus menimbang sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan alokasi anggaran cukup besar, seperti ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis.
"Ini kan program pemerintah pusat atau program Presiden Prabowo yang strategis, seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, yang membutuhkan biaya tidak sedikit," kata Bahtra.
Komisi II DPR juga mengkaji usulan NasDem agar Wakil Presiden segera berkantor dan menempati gedung yang telah dibangun di IKN.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan ibu kota secara bertahap.
"Kami harus melihat urgensinya, misalnya wakil presiden untuk berkantor di sana agar percepatan bisa lebih efektif," jelas Bahtra.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menegaskan bahwa memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun.*
MEDAN Nama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menjadi perhatian publik setelah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
POLITIK
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri resmi melimpahkan bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin ke Kejaksaan Ne
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia memastikan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela dalam k
INTERNASIONAL
KARAKAS Dua gempa bumi dahsyat berkekuatan Magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela pada Rabu (24/6/2026) malam waktu setempat. Gunca
INTERNASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Tifauziah Tyassuma
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yakub F. IsmailFENOMENA pemadaman listrik atau sering diistilahkan dengan byar pet belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat.Mes
OPINI
JAKARTA Perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI periode 2026, Hery Susanto,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya adaptasi, inovasi, dan kredibilitas dalam dunia media di tengah pes
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 re
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya mengimplementasikan nilainilai Alquran d
PEMERINTAHAN