Karhutla Riau Meluas, Presiden Prabowo Perintahkan Menteri LH Turun Langsung

ROKAN HULU – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol, turun langsung ke wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Tindakan ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah pusat atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani kabut asap yang kembali mencemari wilayah Sumatra.

Hanif tiba di lokasi bersama jajaran, termasuk Bupati Rokan Hulu dan Kapolres, untuk meninjau kondisi terkini.

Bahkan, ia menembus area terdampak menggunakan motor trail, guna menyaksikan langsung titik-titik api yang masih aktif di tengah medan berat.

"Hasil peninjauan lapangan saya bersama Pak Bupati dan Kapolres, kondisi Rokan Hulu hari ini sangat kritikal. Masih terdapat kebakaran dan asap yang timbul cukup besar, seperti yang diprediksi BMKG," ujar Hanif saat konferensi pers, Selasa (22/7/2025).

Menurut laporan sementara, luas lahan yang terbakar di Rokan Hulu telah mencapai 200 hektare lebih.

Hanif menyebutkan bahwa kondisi ini telah dilaporkan secara langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Malam ini kami akan melakukan konsolidasi lanjutan dengan tim daerah. Dukungan data dari lapangan sangat penting untuk menyampaikan arahan ke Kepala BNPB karena ini menyangkut penggunaan dana negara," jelasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Hanif memastikan bahwa ia dan tim akan berkantor sementara di Pekanbaru hingga Kamis (24/7/2025).

Agenda lain, termasuk pertemuan dengan para duta besar, ditunda karena penanganan karhutla dinilai lebih mendesak.

"Bapak Presiden memerintahkan kita semua segera menangani kabut asap. Ini bukan sekadar isu lokal, tapi juga berdampak ke ranah diplomasi internasional," ujar Hanif.

Ia menekankan bahwa kabut asap tidak bisa dianggap remeh, mengingat dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, sektor pendidikan, transportasi udara, serta hubungan diplomatik dengan negara tetangga.

Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi langsung untuk memastikan penanganan karhutla dilakukan secara maksimal.

Selain kementerian teknis, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BNPB turut dikerahkan untuk mengintensifkan upaya pemadaman dan penegakan hukum.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Riau memastikan sebagian besar karhutla di wilayah ini diduga disengaja, dan proses hukum tengah berlangsung untuk menindak pelaku pembakaran.*

(d/a008)