Kasus Penyelundupan Sabu 1,9 Ton, Juru Mudi Kapal Sea Dragon Divonis 15 Tahun
BATAM Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa Leo Candra Samosir, juru mudi kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Isu moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali mengemuka dan memicu perdebatan sengit di kancah politik nasional.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan pihaknya akan segera melakukan kajian mendalam terkait usulan kontroversial tersebut.
"Soal apakah perlu dimoratorium atau tidak, nanti kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam, perlu apa tidaknya," ujar Bahtra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Usulan moratorium ini datang dari Partai NasDem yang menilai pembangunan IKN perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta prioritas nasional lainnya.
NasDem juga menyoroti belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran IKN, sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
"Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai NasDem kemudian berinisiatif memberikan usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami, nanti akan kami lihat lebih jauh," lanjut Bahtra.
Selain mempertimbangkan aspek fiskal, DPR juga harus menimbang sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan alokasi anggaran cukup besar, seperti ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis.
"Ini kan program pemerintah pusat atau program Presiden Prabowo yang strategis, seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, yang membutuhkan biaya tidak sedikit," kata Bahtra.
Komisi II DPR juga mengkaji usulan NasDem agar Wakil Presiden segera berkantor dan menempati gedung yang telah dibangun di IKN.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan ibu kota secara bertahap.
"Kami harus melihat urgensinya, misalnya wakil presiden untuk berkantor di sana agar percepatan bisa lebih efektif," jelas Bahtra.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menegaskan bahwa memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun.*
BATAM Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa Leo Candra Samosir, juru mudi kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kapten kapal Sea Dragon Tarawa, Hasiholan Samosir (54), dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Memasuki hari ke19 Ramadan 1447 H, umat Muslim diingatkan agar tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga memperbanyak ama
AGAMA
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah tetap mempertahankan pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (M
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan yang dibangun di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di In
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat pada 19 Maret 2026 untuk menetapkan awal Syawal 1447 Hijriyah, sekaligus
NASIONAL
MEDAN Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Ir. Doddy Hanggodo, melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Ut
NASIONAL
TAPANULI SELATAN, SUMUT Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gedung Cip
PEMERINTAHAN
JAKARTA Aparat kepolisian dari Bareskrim Polri intensif memburu dua buronan jaringan narkoba yang diduga berada di bawah kendali Erwin I
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN, ASAHAN Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan bersama Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan penyaluran Zakat, I
PEMERINTAHAN