Tabrakan Kereta di Bekasi: 24 Saksi Diperiksa, Kasus Naik ke Penyidikan
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya resmi meningkatkan status penanganan kasus tabrakan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek, KRL, d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) khusus awal menjabat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam laporan yang disampaikan pada 11 April 2025 tersebut, Prabowo melaporkan total harta kekayaan senilai lebih dari Rp 2 triliun.
Berdasarkan dokumen LHKPN yang diperoleh pada Rabu (23/7/2025), KPK memastikan bahwa laporan kekayaan Prabowo telah terverifikasi secara administratif dan dinyatakan lengkap.
Dalam LHKPN tersebut, aset utama Prabowo tersebar pada berbagai kategori, mulai dari tanah dan bangunan, alat transportasi, hingga surat berharga dan kas.
Tanah dan Bangunan
Prabowo memiliki sejumlah properti di wilayah Jakarta Selatan dan Bogor dengan total nilai mencapai Rp 294,5 miliar.
Properti tersebut meliputi tanah dan bangunan dengan luas dan nilai bervariasi, mulai dari puluhan hingga ribuan meter persegi.
Alat Transportasi
Koleksi kendaraan milik Presiden Prabowo terdiri dari sejumlah mobil dan motor dengan nilai total sekitar Rp 1,2 miliar.
Beberapa kendaraan tercatat sebagai mobil mewah dan kendaraan klasik, seperti Toyota Alphard, Lexus, dan Land Rover.
Harta Bergerak dan Surat Berharga
Selain properti dan kendaraan, Prabowo juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 16,4 miliar dan surat berharga senilai Rp 1,7 triliun.
Sedangkan kas dan setara kas yang dimilikinya mencapai Rp 48 miliar.
Tanpa Utang
Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Prabowo tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai Rp 2,06 triliun hingga akhir tahun 2024.
Sebelum menjabat sebagai Presiden, Prabowo juga secara rutin melaporkan LHKPN-nya kepada KPK selama masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan serta saat menjadi calon Presiden.
Pelaporan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.
KPK terus mendorong seluruh pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaannya secara jujur dan transparan guna meningkatkan kepercayaan publik serta mencegah praktik korupsi.*
(d/a008)
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya resmi meningkatkan status penanganan kasus tabrakan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek, KRL, d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua terdakwa kasus dugaan penipuan investasi fiktif wood pellet diadili di Pengadilan Negeri Medan setelah diduga merugikan korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker
NASIONAL
JAKARTA Wacana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berencana menetapkan kriteria dan melakukan penilaian terhadap status aktivis at
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SD Kemendikbudristek), Sri Wahyuningsih,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satgas Haji dan Umrah Polri bersama Imigrasi Bandara SoekarnoHatta menggagalkan keberangkatan delapan orang yang diduga hendak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis, 30 April 2026, ke level 6.956,804 Mengacu data
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan D
HUKUM DAN KRIMINAL
PANDEGLANG Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang memeriksa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeg
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan dan bongkar muat kayu karet di Desa Suka Dame, Kecam
PEMERINTAHAN